Politik|by

Aparat penegak hukum baik kepolisian, Kejaksaan maupun KPK bisa menelusuri dugaan keterlibatan Jokowi dalam kasus reklamasi di teluk Jakarta. "Harus ditelusuri juga, ada atau tidak keterlibatan Jokowi di proses keluarnya sertifikat HGB ini," kata Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI), Yudi Syamhudi Suyuti di akun Facebook-nya. Kata Yudi, jika Jokowi terlibat, berarti mantan Gubernur DKI…

Politik|by

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tak mungkin tidak mengetahui kasus korupsi di reklamasi. "Selama ini Luhut bersikeras mendukung reklamasi tiba-tiba menghindar dalam kasus korupsinya. Luhut pasti tahu dugaan korupsi NJOB Pulau G dan D," Direktur Eksekutif Indonesia For Democracy, Justice dan Civilization, Muhammad Adib dalam pernyataan kepada suaranasional, Senin (13/11). Menurut Adib, Luhut…

Politik|by

Jusuf Kalla Wakil Presiden atau JK kembali menyinggung reklamasi di Teluk Jakarta. Menurut dia, persoalan tersebut menjadi wewenang Pemprov DKI Jakarta, sementara pusat hanya sebagai guide. "Kita serahkan kembali masalah ini ke Gubernur DKI. Karena dalam undang-undangnya, pulau atau pantai itu berada di bawah kewenangan Pemda. Pusat memberikan guidance secara umum," papar JK dalam acara Breakfast…

Politik|by

Taipan sudah menggelontorkan uang untuk menggulirkan isu referendum terkait reklamasi di Teluk Jakarta sehingga ada partisipasi masyarakat terkait dilanjut atau tidak proyek tersebut. "Info yang saya terima dari tokoh-tokoh aktivis Jakarta Utara dari PAN, sudah ada bagi2 duit dari taipan utk menggulirkan issu referendum untuk reklamasi," kata mantan anggota DPR Komisi III Djoko Edhi Abdurrahman…

Politik|by

Rakyat akan melawan Luhut Binsar Panjaitan yang bersikeras melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.Demikian dikatakan Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AFEB PTM) Mukhaer Pakkanna dalam keterangan kepada suaranasional, Kamis (26/10). Kata Mukhaer, reklamasi hanya akan melipatgandakan keuntungan bagi para pemilik modal raksasa dan kaum berada, bukan masyarakarat Jakarta, bukan kaum nelayan…

Politik|by

Wartawan yang melakukan liputan diusir di wilayah reklamasi membuktikan taipan menguasai pemerintahan. "Pengusiran wartawan itu masih wilayah perairan Indonesia dan diklaim milik pengembang reklamasi. Ini membuktikan taipan menguasai pemerintahan," kata aktivis politik Rahman Simatupang kepada suaranasional, Kamis (19/10). Menurut Rahman, proyek reklamasi membentuk komunitas yang sangat rasis. "Mereka mempunyai kelompok sendiri dan warga lain tidak…

Politik|by

Anies Baswedan yang menjabat Gubernur DKI Jakarta bisa bernasib seperti Anas Urbaningrum yang masuk penjara karena saat ini mantan Rektor Universitas Paramadina itu menghadapi kekuatan besar. "Anies dan Anas sama-sama HMI dan keduanya memiliki karir cepat, menghadapi kekuatan besar. Dan saat ini Anies sudah dilaporkan polisi karena pidato 'pribumi'," kata pengamat politik Ahmad Baidhowi kepada…

Politik|by

Tokoh politik nasional Amien Rais mengatakan reklamasi di Jakarta untuk kepentingan China. "Jelas bukan untuk kepentingan nasional. Ini subordinat dari kepentingan Cina. Jadi kalau saya tafsirkan," kata Amien di Jakarta, Selasa (10/10). Kata Amien, reklamasi di teluk Jakarta bukan untuk kepentingan rakyat. "Untuk aseng dan beberapa asing. Bukan untuk rakyat Jakarta," jelas Amien. "Jalan sutera…

Politik|by

Sertifikat HGB Pulau Reklamasi Pulau D diberikan kepada PT Kapuk Naga Indah menandakan taipan mencengkeram kekuasaan di Indonesia. "Pulau D masih bermasalah tetapi sudah diberikan sertifikat. Ini menandakan kuatnya taipan mencengkeram dan mengendalikan kekuasaan di Indonesia," kata pengamat politik Muhammad Huda kepada suaranasional, Rabu (30/8). Kata Huda, ada dugaan pejabat yang mmeberikan sertifikat ini mendapat…

Politik|by

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berpihak kepada nelayan dengan menyerahkan sertifikat pulau reklamasi ke Pemprov DKI Jakarta. "Kalau memberikan sertifikat reklamasi artinya Jokowi menyetujui proyek kontroversi," kata pengamat politik Ahmad Yazid kepada suaranasional, Rabu (23/8). Menurut Yazid, pemberian sertifikat pulau reklamasi menunjukkan Jokowi tidak berpihak kepada nelayan. "Adanya reklamasi nelayan dirugikan, tangkapan ikan berkurang sejak…

Politik|by

Presiden Jokowi terindikasi makar dengan menghidupkan proyek reklamasi yang diperuntukkan kepentingan China dan pembusukan TNI sebagai alat pertahanan negara.Demikian dikatakan Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI), Yudi Syamhudi Suyuti dalam pernyataan kepada suaranasional, Rabu (3/5).Kata Yudi,  reklamasi yang paling utama adalah reklamasi teluk Jakarta, dimana ada data menyebut bahwa tanah-tanah kapling telah sold out /…

Politik|by

Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali keok dalam perkara megaproyek reklamasi Teluk Jakarta. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan nelayan dan mencabut izin reklamasi Pulau K di Teluk Jakarta oleh PT Pembangunan Jaya Ancol. Dengan demikian, Hakim PTUN menyatakan, surat keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta tentang pelaksanaan reklamasi Pulau K…

Politik|by

  Investor yang telah menanamkan modalnya di proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta akan segala cara memenangkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI Jakarta. "Reklamasi itu nilainya Rp800 triliun bisa lebih. Kalau Gubernurnya bukan yang sekarang (Ahok-red) , tentu ini menjadi masalah besar bagi pemilik proyek reklamasi. Maka apapun Gubernur yang memberi izin harus…

Politik|by

Pernyataan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, reklamasi menyebabkan kapal selam sulit parkir menjadi sinyal TNI AL untuk melawan reklamasi. "Reklamasi bukan hanya merugikan nelayan, TNI AL juga dirugikan, makanya Menteri Susi minta bantu TNI AL untuk melawan reklamasi," kata pengamat politik Zainal Abidin kepada suaranasional, Selasa (4/10). Kata Zainal, selama ini, Susi Pudjiastuti menteri yang konsisten…

Politik|by

Rezim Joko Widodo (Jokowi) yang meneruskan reklamasi Pulau G padahal masih dalam proses hukum menandakan penguasa saat ini menabrak aturan yang sudah ada. "Proses hukum kasus reklamasi Pulau G tidak dihormati demi cukong dan taipan," kata Aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 1974 Salim Hutadjulu kepada suaranasional, Selasa (4/10). Kata Salim, saat ini penguasa hanya menindas…