Suara Nasional

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sudah mempunyai payung hukum mencairkan dana rekening Global Collateral Account (GCA) yang digunakan dalam mengatasi Covid-19 dan perubahan iklim sampai 2030. "Berdasarkan dokumen Interim National Security Strategic Guidance AS dalam menanggulangi Covid-19 dan perubahan iklim sampai 2030 sudah mempersiapkan anggaran dana US$2 triliun. Saya berpendapat untuk mendapatkan anggaran dana…

Berdasarkan hasil laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi secara kuartalan, Q1 2021 to-Q2 2021 hanya tumbuh 3,3 persen. "Kalau dilihat pertumbuhan ekonomi secara kuartalan, Q1 2021 to-Q2 2021,  hanya tumbuh 3,3%. Lihai spinning persepsi," kata ekonom senior Rizal Ramli di akun Twitter-nya @RamliRizal dalam menanggapi hasil BPS ekonomi kuartal II tumbuh 7,07 persen. "Itu…

Ade Armando Cs seharusnya ditindak secara hukum karena melakukan provokasi isu SARA sehingga memunculkan gesekan di tengah masyarakat. "Jika hukum tegak, Ade Armando Cs itu harusnya sudah ditindak," kata politikus Golkar Andi Sinulingga di akun Twitter-nya @AndiSinulingga. Kata Andi Sinulingga, tindakan yang dilakukan Ade Armando Cs dengan memprovokasi isu SARA merupakan tindakan kejahatan. "Karenanya, kapitalisasi…

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha meminta masyarakat melihat kontekstual pertandingan olahraga di Olimpiade Tokyo 2020. Terutama mengenai pertandingan voli pantai yang para pemainnya perempuan berbikini. "Ya memang pemain voli pantai perempuan harus memakai bikini seperti itu sesuai Standar Olimpiade," ujar Syaifullah Tamliha, Kamis (5/8/2021) dikutip Okezone. Ia menyebutkan, untuk umat…

Rezim Joko Widodo (Jokowi) tak bertahan sampai 2024 karena sudah dibenci rakyat seluruh Indonesia. Perwakilan pemerintah yang berbicara di publik justru makin membuat rakyat benci ke penguasa. Demikian dikatakan pengamat politik Muslim Arbi dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Kamis (5/8/2021). "Kebencian rakyat ke penguasa ditambah dengan adanya adanya buzzerRp yang menyebarkan hoaks, adu domba dan kebencian,"…

Aparat kepolisian harus memeriksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pernyataannya memiliki Rp11 ribu triliun. "Anaknya Akidi Tio, Heryanty yang berbohong menyumbang Rp2 triliun sudah diperiksa polisi. Ini Jokowi bilang Rp11.000 triliun tidak diperiksa, harusnya diperiksa polisi," kata pengacara senior Eggi Sudjana dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Kamis (5/8/2021). Eggi juga menyayangkan pihak DPR yang tidak mempertanyakan…

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ilegal yang menginstruksikan badko dan cabang seluruh Indonesia berdemonstrasi. "PB HMI tandingan yang kalah di Kongres HMI Surabaya yang mengeluarkan seruan aksi nasional.Ini PB HMI Abal-abal," kata Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda kepada www.suaranasional.com, Kamis (5/8/2021). "Tuduhan PB HMI terhadap pemerintah Jokowi gagal dalam menangani Covid-19 tidak…

Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) akan mempolisikan Dinar Candy. Aksi Dinar Candy yang berbikini di trotoar jalan untuk menolak PPKM level 4 diperpanjang disebut bernuansa pornografi dan pornoaksi. "Karena perbuatannya telah melanggar hukum, PB SEMMI akan melaporkan Dinar Candy ke Polda Metro Jaya. Selain melaporkan ke Polda Metro Jaya, kami meminta Dinar…

Situs resmi sekretariat kabinet (setkab) www.setkab.go.id menghapus berita berjudul "Datanya Sudah Ada, Presiden Jokowi: Uang Kita Yang Disimpan di Luar Negeri Rp 11.000 Triliun" Dalam pengamatan redaksi www.suaranasional.com, berita tersebut sudah tidak muncul lagi. Tertulis not found. Jokowi menyebut uang Rp 11.000 triliun saat menggelar sosialisasi tax amnesty di Makassar, Sulawesi Selatan pada 2016 silam.…

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah M Busyro Muqoddas, menilai pengecatan ulang pesawat kepresidenan merupakan langkah absurd di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Selain itu, Busyro menyebut hal itu tidak etis dan di luar logika yang sehat untuk dapat diterima oleh publik. "Jadi, ada absurditas atau kekacauan-kekacauan persepsi dan sikap etis yang dilanggar," kata mantan Wakil Ketua Komisi…

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerang pemerintah hanya drama untuk mengibuli rakyat. "Beberapa politisi PDIP menyerang pemerintah seperti Effendi Simbolon mengkritik Jokowi, Masinton menyalahkan Luhut hanya drama untuk mengibuli rakyat," kata aktivis Molekul Pancasila Nicho Silalahi kepada www.suaranasional.com, Rabu (4/8/2021). Menurut Nicho, drama yang dilakukan politisi PDIP untuk menarik simpati agar partai berlambang Banteng…