Category: Politik

Citra polisi makin buruk setelah Indonesialeaks mengeluarkan video CCTV penyidik KPK dari kepolisian menghapus nama-nama petinggi polisi terima dana transferan di Buku Merah. Video juga memperlihatkan oknum polisi merusak Buku Merah "Indonesialeaks mengeluarkan Video CCTV penyidik KPK dari polisi yang menghapus nama-nama petinggi yang terima dana transferan di buku merah membuat citra korps berbaju coklat…

Rezim Joko Widodo (Jokowi) antikritik dengan membajak akun Twitter Rocky Gerung. "Akun Twitter Rocky Gerung dibajak mengindikasikan Rezim Jokowi antikritik," kata pengamat Muhammad Yunus Hanis kepada suaranasional, Kamis (18/10/2019). Menurut Yunus, selama ini Rocky Gerung bersuara kritik kepada pemerintah melalui Twitter. "Bahkan beberapa media online mengutip pernyataan Rocky Gerung dari Twitter," jelas Yunus. Kata Yunus,…

Istana melalui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyerukan kebencian terhadap Islam atas pernyataannya Islam tak perlu dibela dan tidak butuh FPI. "Pernyataan Moeldoko bahwa Islam tak perlu dibela dan tidak butuh FPI bisa dianggap menyebarkan kebencian ke Islam," kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Jumat (18/10/2019). Menurut Muslim, membela ajaran Islam merupakan kewajiban…

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menutupi dana hitam dari taipan dengan meminta sumbangan ke masyarakat dengan alasan untuk partai. Demikian dikatakan aktivis politik Rahman Simatupang kepada suaranasional, Jumat (18/10/2019). "PSI itu duitnya banyak sampai iklan di televisi jelang pemilu 2019," ungkapnya. Kata Rahman, masyarakat tidak perlu menyumbang PSI karena ada donatur dari cukong dan pengusaha reklmasi.…

Mahfud MD membisu ketika warganet dengan akun Twitter @MT_Reborn meminta tanggapan mantan Ketua MK itu terkait pernyataan politikus PDIP Dewi Tanjung bahwa kasus Novel Baswedan rekayasa. "Ini ada yg menuduh Kasus Penyiraman air keras Novel adalah Rekayasa. Mohon di tanggapi juga, Prof," kata @MT_Reborn dengan men-cc ke akun Twitter Mahfud MD @mohmahfudmd. Akun Twitter @MT_Reborn…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat untuk membantu program pemberdayaan (empowering) masyarakat dengan merujuk kegiatan Bung Karno saat Maret 1948 dalam gerakan memberantas buta huruf. Menurut Anies dengan istilah "gerakan" lebih pas dalam meminta partisipasi masyarakat dalam pembangunan di DKI Jakarta sesuai slogan kampanye dalam Pilkada "Maju Kotanya Bahagia Warganya". "Pemerintah tentu tidak akan…

Rakyat sedang diperlihatkan dagelan hukum kasus pemukulan Ninoy Karundeng dan penembakan oknum polisi terhadap mahasiswa. "Pemukul Ninoy banyak ditangkap dan tersangka. Sedangkan penembak mahasiswa bahkan ada yang meninggal belum ada yang tersangka. Ini dagelan hukum," kata aktivis politik Rahman Simatupang kepada suaranasional, Kamis (17/10/2019). Menurut Rahman, sikap yang ditunjukkan kepolisian terhadap dua kasus ini memunculkan…

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kritis kepada penguasa dinarasikan antiPancasila. Padahal ASN mengkritisi elit negara yang koruptor. "Saat ini ada narasi antiPancadila bagi ASN kritis ke penguasa," kata pengamat politik Sahirul Alem kepada suaranasional, Kamis (17/10/2019). Menurut Alem, antiPancasila sengaja dinarasikan para koruptor. "Para koruptor di lingkungan birokrasi bisa memberikan setempel bagi ASN yang kritis…

Plt Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Dr Hariyono terlihat ngawur dengan menyebut berdasarkan riset banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) tak setuju Pancasila. "Pernyataan Plt BPIP Hariyono ngawur yang menyebut hasil riset banyak ASN tak setuju Pancasila. Lembaga risetnya tidak disebut," kata pengamat politik Muhammad Yunus Hanis kepada suaranasional, Kamis (17/10/2019). Menurut Yunus, harusnya Hariyono…

Para koruptor berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena mantan Wali Kota Solo itu terindikasi tidak mengeluarkan Perppu KPK. "Saya melihat Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan Perppu KPK. Dan para koruptor berterima kasih ke Jokowi," kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Kamis (17/10/2019). Menurut Muslim, Presiden Jokowi dan koalisinya lebih menginginkan UU KPK hasil revisi…

Presiden Jokowi harusnya mencopot polisi yang melarang unjuk rasa saat melantikan presiden dan wakil presiden karena mantan Wali Kota itu menegaskan tak ada larangan berdemonstrasi. Demikian dikatakan pengamat politik Achsin Ibnu Maksum dalam pernyataan kepada suaranasional, Kamis (17/10/2019). "Polisi harus mengikuti arahan presiden yang tidak ada larangan demo saat pelantikan presiden dan wakil presiden," ungkapnya.…

Presnas BEM Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), Nica Ranu Andika, mengatakan para mahasiswa yang berniat melakukan demonstrasi terkait revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bergerak dengan konsep yang matang. "Artinya teman-teman yang bergerak dari gerakan kemarin jangan asal turun," kata Nica dalam diskusi Polemik Revisi UU KPK: Membangun Nalar Kritis Mahasiswa Melalui Forum Diskusi…

Koordinator Pusat BEM PTM se-Indonesia, Rahmat Syarif, menilai masyarakat harus lebih smart dalam melihat polemik revisi UU KPK yang kini tengah menjadi perbincangan hangat jelang pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2019. "Kalau soal melemahkan KPK itu masih bisa diperdebatkan, tapi kalau merasa paling benar, lalu ngomong ke masyarakat, ini yang menjadi masalah," kata…

Diskusi publik oleh DR. Syahganda Nainggolan sebagai pengurus Sabang Merauke Institute & Menteng Club, Rabu (16/10) pagi membahas Evaluasi Kepemimpinan Anies dan Keamanan Kota Jakarta: Menyoroti isi stabilitas dan keamanan kota Jakarta "Jakarta dengan segudang aktivitas dari berbagai etnis yang memiliki sumber permasalahan menjadi parameter tata kelola security anda public order maintenance," komentar Dr. Ahmad…

Ketua umum Relawan Jokowi Bersatu (RJB) Indonesia, Silvia Devi Soembarto, mengatakan transformasi RJB dari relawan menjadi perkumpulan merupakan jalan baru perjuangan dalam membangun bangsa dan negara di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. "Jika dulu kami adalah relawan yang berjuang memenangkan Pak Jokowi, maka sebagai perkumpulan kami akan mengawal jalannya pemerintahan periode…