Menjelang bulan Ramadan 2019, aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil PNS) dipastikan akan menerima pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Tunjangan hari raya ini akan cair paling lambat pada akhir Mei 2019. Hal ini diinformasikan oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Mudzakir mengatakan, kepastian…

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan melakukan perubahan skema pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diumumkan pada tahun ini.  Pemerintah telah mengklaim, skema pensiun ini akan lebih baik dibanding sebelumnya. Menteri PANRB Asman Abnur belum menerangkan secara rinci perubahan skema pensiun tersebut. Namun, dia memastikan skema pensiun akan memberi motivasi bagi PNS…

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, kesal dengan sikap sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta yang tidak khidmat mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-490 DKI Jakarta, di Lapangan Silang Monas,  Kamis (22/6/2017). Memang, gerimis sempat turun ketika upacara yang dimulai sekitar pukul 07.30 itu berjalan. Kondisi ini membuat sejumlah PNS meninggalkan…

Pemerintah memutuskan untuk tetap tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lebaran 2017 ini. Kebijakan ini sama seperti tahun lalu, di mana pensiunan PNS hanya mendapat gaji ke-13 tanpa mendapat THR. Sementara itu, THR tetap akan diberikan kepada PNS yang masih berstatus aktif saat ini. Pengamat kebijakan publik Agus…

Perusahan industri produsen baja terbesar di Indonesia yang berlokasi di Kota Cilegon, Banten, yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, sedang membuka lowongan kerja. Kesempatan lowongan kerja di badan usaha milik negara (BUMN) ini diberikan kepada insan terbaik lulusan SMA atau sederajat. Pendaftaran lowongan kerja dibuka hingga 31 Desember 2016. Melansir laman krakatausteel.com, Kamis (23/12/2016), berikut…

Rencana Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memecat 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan tindakan seenaknya dan menyusahkan. "Memang betul-betul rezim penguasa laknat, mau seenaknya memecat PNS, apa salah mereka," kata aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 1974, Salim Hutadjulu di akun Facebook-nya. Ketua DPR Ade Komaruddin menolak penolakan terhadap rencana pemecataN PNS dengan alasan efisiensi anggaran.…

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sangat arogan dengan menantang PNS di wilayah Jakarta untuk mengundurkan diri."Tuhan ditantang, dan sekarang PNS ditantang untuk mengundurkan diri. Yang dilakukan Ahok itu sebagai bentuk arogansi merasa yang memiliki kekuasaan di Jakarta. Padahal ada check and balances di Jakarta," ungkap pengamat politik Sahirul Alem kepada suaranasional, Senin (2/5).…

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melanggar hukum dan layak masuk penjara karena mengancam PNS dengan menembak. "Ancaman Ahok yang mengancam menembak PNS itu sebagai bentuk pelanggaran hukum dan bisa masuk penjara," kata pengamat politik Ahmad Yazid kepada suaranasional, Sabtu (12/3). Menurut Yazid, ancaman Ahok itu menjadikan mantan Bupati Belitung itu diktator. "Ahok…