Risma Marah Bansos Tangerang Dipotong dan Nilai Sembako Minus

Menteri Sosial Tri Rismaharini marah mendapati ada bantuan sosial (bansos) warga Tangerang yang dipotong oleh oknum pendamping. Hal itu diketahui Risma saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua titik lokasi di Kota Tangerang. Ia menerima aduan warga bahwa ada pungutan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan nilai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako tidak sesuai ketentuan. "Kamu dananya dipotong…

Kemnaker Umumkan Pemenang Kompetisi Video Tiktok 2021

Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan pemenang Kompetisi Video Tiktok 2021 bertema tenaga kerja kompeten, produktif, dan kreatif secara virtual pada Selasa (27/7). Diikuti oleh 431 orang, melalui proses penjurian ketat Kemnaker memutuskan 3 pemenang utama dan 10 peserta favorit. Akbar terpilih sebagai juara 1 berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp20 juta, Saiful Bahri sebagai juara 2 mendapatkan…

Puluhan Jalan Tol Milik BUMN Bakal Dijual untuk Bayar Utang, Investor Asing Siapkan Rp 54 Triliun

Prospek bisnis jalan tol di Tanah Air masih menjanjikan dan menarik minat investor dunia.  Meski Pandemi Covid-19 masih berlangsung dan belum bisa diprediksi kapan akan terhenti, namun beberapa sektor bisnis tetap berprospek. Terbaru, tiga pengelola dana global siap berinvestasi di beberapa ruas jalan tol di Indonesia. Ketiga investor itu adalah Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management…

Cegah PHK Akibat PPKM Darurat, Ekonom Usul Subsidi Gaji Rp 5 Juta

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah mengucurkan dana hibah untuk bisnis restoran dan retail yang berisiko kehilangan pemasukan selama implementasi PPKM mikro darurat. Penyaluran subsidi gaji juga diharapkan kembali bergulir demi mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. “Dalam situasi seperti ini memang yang terpukul bisnis restoran dan pusat perbelanjaan.…

Ini Daftar Provinsi dan Kabupaten yang Memberlakukan PPKM Darurat

Pemerintah bersiap menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Saat ini, rencana tersebut sedang dalam tahap finalisasi. Keputusan ini diambil lantaran penularan di Indonesia akibat varian baru Delta yang pertama kali ditemukan di India terus mengalami peningkatan. Itu diungkap Jokowi dalam Munas Kadin yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (30/6/2021). “Kita harapkan selesai…

Ridwan Kamil Ungkap 731 RT Jabar Bisa Lockdown, Butuh Rp2,8M per Hari

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tengah mengkaji wacana karantina wilayah atau (lockdown) total di tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk menekan penularan virus corona (Covid-19). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan penerapan itu pun akan mengacu pada level kewaspadaan terbaru penyebaran Covid-19 di Jabar, ada 11 kota/kabupaten yang masuk kategori risiko tinggi atau zona merah. Dia yang karib…

PPKM Darurat Diusulkan Berlaku 3-20 Juli 2021

Pemerintah bakal menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat seluruh Jawa-Bali. Penerapan PPKM darurat ini diusulkan berlaku pada 3-20 Juli 2021. Berdasarkan dokumen berjudul 'Intervensi Pemerintah Dalam Penanganan Covid19', ada 15 poin aturan yang bakal diterapkan selama PPKM darurat berlaku. Pemerintah menargetkan penurunan tambahan kasus COVID-19 selama penerapan PPKM darurat. "Periode Penerapan PPKM Darurat: 3-20 Juli 2021 dengan target…

Daftar Negara yang Memberikan Utang ke Indonesia

Indonesia memiliki utang luar negeri (ULN) kepada sejumlah negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369 persen per-Juni 2021. Menurut BPK, tren penambahan utang dan biaya bunga tersebut dinilai sudah melebihi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Mengutip APBNKiTa, posisi utang pemerintah hingga April 2021 sudah tembus Rp6.527,29 triliun, dari negara-negara kreditor…

Di Depan Jokowi, BPK Khawatir Pemerintah Tak Bisa Bayar Utang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan review atas pelaksanaan kesinambungan fiskal dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 kepada Presiden Joko Widodo. Review tersebut termasuk penilaian BPK terhadap tren penambahan utang pemerintah yang jumlahnya semakin membengkak. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan, pihaknya khawatir pemerintah tidak bisa membayar seluruh utang tersebut. "Tren…

Kenapa Pemerintahan Jokowi Mau Pungut Pajak Sembako? Ini Penjelasan Staf Khusus Menkeu Sri Mulyani

Di tengah masa sulit Pandemi Covid-19, Pemerintah RI yang dipimpin Presiden Jokowi akan memungut pajak sembako padahal item pajak ini sebelumnya tidak kena pajak. Apa yang melatar belakangi kebijakan tersebut. Berikut penjelasan resmi Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo Ia tak membantah mengenai kemungkinan pemungutan PPN sembako. Namun demikian, ia menegaskan pemerintah tidak akan membabi buta…

Sekolah Swasta dari PAUD Hingga Perguruan Tinggi dan Bimbel Bakal Kena PPN

Pemerintah bakal memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan. Hal ini tertuang dalam draf Rancangan Undang-undang Revisi UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam draf yang diterima oleh detikcom, Kamis (10/6/2021) rencana pemungutan PPN dalam jasa pendidikan tertuang dalam Pasal 4A. Pasal tersebut menghapus jasa pendidikan sebagai jasa…

Hanya di Era Jokowi Beli Sembako Akan Dikenai Pajak, Pedagang Menjerit

Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menambah objek pajak untuk menambah pundi-pundi pendapatan negara. Salah satu hal yang sedang dibahas adalah menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai obyek pajak pertambahan nilai (PPN). Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) pun protes keras atas wacana kebijakan tersebut. Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri mengatakan, pemerintah dinilai tak peka dengan situasi pandemi Covid-19…

Yusuf Mansur Kritik BSI: Jangan Ngegedein Cuan Dulu!

Jam'an Nurchotib Mansur alias Ustaz Yusuf Mansur mengkritik PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) karena memberi pembiayaan mahal kepada masyarakat. Salah satunya adalah margin tinggi untuk pembiayaan perumahan secara syariah. Ia menduga hal ini terjadi karena bank ingin memperbesar cuan alias keuntungan semata. "Ayo duduk. Supaya murah gimana. Biar masyarakat dapet halal, syari'i, tapi kompetitif…

PPN Tak Lagi 10%, Siap-siap Harga Barang Bakal Naik!

Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini sebesar 10%. Tarif baru diharapkan bisa diterapkan pada tahun depan. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno mengatakan, kenaikan tarif PPN ini tentu akan sangat berdampak pada harga barang yang semakin mahal. "Kalau naik PPN ini akan menimbulkan…

No More Posts Available.

No more pages to load.