Susi ‘Marah’, Luhut Sebut Ekspor Benih Lobster Tak Menyalahi Aturan

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan respons atas pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut ekspor benih lobster atau benur tak menyalahi aturan. Melalui akun Twitter miliknya @susipudjiastuti, Susi mengunggah salah satu artikel terkait pernyataan Luhut tersebut. "Luhut Nyatakan Permen soal Lobster Era Edhy Prabowo Tak Salah," cuit Susi seperti dikutip Suara.com, Sabtu (28/11/2020). Dalam cuitan terpisah, Susi menanggapi pemberitaan…

Ekspor Benih Lobster Siap Dilanjut Lagi di Tangan Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjabat Menteri Ad Interim KKP memastikan ekspor benih lobster akan berlanjut setelah sempat dihentikan sementara. Luhut memastikan tidak ada yang salah dengan kebijakan tersebut. "Sementara yang salah tadi adalah monopoli seperti pengangkutan itu yang tidak boleh terjadi. Pak sekjen dengan tim sedang evaluasi, nanti…

Erick Thohir ajak Masyarakat mampu bayar sendiri vaksin COVID-19

Menteri BUMN Erick Thohir mengajak masyarakat Indonesia yang mampu secara ekonomi untuk membayar sendiri vaksin COVID-19 sehingga ikut membantu meringankan pemerintah dalam program penanggulangan pandemi itu. "Karena jumlah penduduk Indonesia besar, kelompok masyarakat yang punya kemampuan lebih sudah seyogyanya membantu pemerintah juga dengan bayar vaksin sendiri," kata Erick dalam webinar Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19…

Soal Penghapusan Premium, PKS Minta Pemerintah Tetap Sediakan BBM Murah Ramah Lingkungan

Mulai tanggal 1 Januari 2021, rencananya Pertamina akan menghapus penjualan BBM jenis Premium di semua SPBU di Pulau Jawa, Madura dan Bali. Hal ini sebagai tindaklanjut adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20 Tahun 2017, tentang batasan reseach octane number (RON). Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta Pertamina jangan…

Krisis Pangan Bikin Ngeri, Sri Mulyani Siapkan Anggaran Jumbo

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa pandemi Covid-19 yang terus berkepanjangan berpotensi berdampak pada terganggunya ketahanan pangan. Pembatasan aktivitas di berbagai belahan dunia menjadi penyebab utamanya, sehingga jalur distribusi yang terganggu sulit untuk dielakkan Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan pangan bagi sekitar 270 juta rakyat Indonesia. "Jadi hal ini adalah peringatan…

Siap-Siap Rakyat Menjerit!, Mulai 1 Januari 2021 BBM Premium di Jawa-Bali Bakal Hilang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan menghapus penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium. Penghapusan ini akan dimulai pada 1 Januari 2021 mendatang. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK MR Karliansyah mengatakan, penghapusan BBM jenis premium dimulai dari Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Setelah itu, akan diikuti oleh kota-kota lainnya…

Ekonomi Minus 3,49 Persen, Indonesia Resmi Resesi!

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2020 sebesar minus 3,49 persen (yoy/year on year). Indonesia pun resmi resesi. "Tetapi dibandingkan triwulan II tumbuh positif 5,05 persen. sehingga secara kumulatif triwulan I-III itu masih mengalami kontraksi 2,03 persen," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Kamis (5/11/2020). Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi…

Ini Dia 34 Provinsi yang Tidak dan Naikkan UMP 2021

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sudah menetapkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 tidak naik atau sama dengan 2020. Namun kepala daerah di 34 provinsi ada yang tidak mengikuti aturan itu dan memutuskan untuk tetap menaikkan UMP 2021. Seperti kami kutip dari detikcom, Senin (2/11/2020), berikut Gubernur yang tidak dan naikkan UMP 2021: 1. Yang Naikkan…

Pemprov DKI Jakarta Naikan UMP 2021 Jadi Rp 4,4 Juta Bagi Perusahaan Tak Terdampak Pandemi Corona

Pemerintah provinsi DKI Jakarta menetapkan kenaikan UMP 2021 di Jakarta menjadi Rp 4,4 juta. Namun hal itu berlaku hanya untuk perusahaan yang tidak kena dampak pandemi COVID-19. Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan kebijakan asimetris demi menjunjung rasa keadilan. Sementara, untuk perusahaan yang terdampak pandemi, UMP 2021 masih tetap sama dengan tahun 2020. "Bagi kegiatan usaha…

UMP 2021 tak Naik, Buruh Siapkan Demo Besar 2 November

UMP 2021 dipastikan tidak akan mengalami kenaikan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Penerbitan SE ini dilatarbelakangi pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah. Di sisi lain, Menaker juga merasa perlu memberikan perlindungan…

UMP 2021 Tak Naik, Menkeu Sri Mulyani: Jaga Daya Beli dengan Bantuan Sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah akan tetap menjaga tingkat daya beli masyarakat Indonesia melalui kebijakan fiskal berupa bantuan sosial (bansos). Program ini diteruskan sebagai antisipasi dari kebijakan UMP 2021 yang tak naik alias sama dengan 2020. "Pemerintah akan terus memperbaiki daya beli masyarakat," ucap Ani, sapaan akrabnya, saat konferensi pers virtual hasil rapat…

Jokowi Yakin Ekonomi RI Pulih: Tak Ada Negara Kebal Corona!

Presiden Jokowi menegaskan tak ada negara yang ekonominya kebal terhadap dampak corona termasuk Indonesia. Namun, Jokowi sangat yakin ekonomi Indonesia akan segera pulih. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual pada peringatan hari ulang tahun ke-56 Partai Golkar, Sabtu (24/10) "Perekonomian di berbagai negara mengalami kontraksi, bahkan resesi. Tak ada yang kebal dari…

Sudah Ratusan Juta, Gaji Pimpinan KPK Sedang Dipertimbangkan Naik

Gaji lima pimpinan KPK saat ini sudah mencapai ratusan juta setiap bulannya. Namun, gaji pimpinan KPK sedang dalam pertimbangan untuk kembali dinaikan jumlahnya. Tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK, gaji pokok Ketua KPK sebesar Rp 5.040.000…

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Dukung Buruh, Surati Jokowi dan DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Gubernur Jawa Barat,  Ridwan Kamil yang akrab dipanggil kang Emil terang-terangan menolak Omnibus Lawa RUU Cipta Kerja, sebagaimana yang ditolak oleh jutaan orang di seluruh Indonesia dalam beberapa hari terakhir sejak disahkan hari Senin lalu. Pernyataan penolakan Ridwan disampaikan pada saat menemui ribuan demonstran yang berunjukrasa di depan Gedung Sate, Kamis (8/10/2020). Tidak seperti kepala…

Tokoh NU, Muhammadiyah, dan Kristen Bersatu Tolak UU Ciptaker

Sejumlah tokoh Islam, Kristen, hingga aliran kepercayaan bersatu menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah pada Senin (5/10). Mereka bersepakat bahwa produk legislasi itu mengancam kelompok minoritas agama dan merampas ruang hidup rakyat kecil. Tokoh dan aktivis keagamaan yang tergabung menolak UU Cipta Kerja ini antara lain Busryo Muqodas, Pendeta Merry…