Category: Politik

Rezim Joko Widodo (Jokowi) harus meminta maaf terhadap Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan dan aktivis lainnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU Cipta Kerja menyalahi konstitusi. Demikian dikatakan aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 74 Salim Hutadjulu dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Jumat (26/11/2021). "Pernyataan Jumhur Cs terbukti di MK, UU Cipta Kerja melanggar UUD 45,"…

Orang atau kelompok yang 'beriman' kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu menyalahkan Anies Baswedan. "Saya perhatikan pembenci Anies itu orang atau kelompok yang 'beriman' ke Ahok," kata aktivis Jakarta Jay Abdullah kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (26/11/2021). "Ahok dianggap sang juru selamat bagi pemujanya," ungkapnya. Kata Jay, pembenci Anies sudah tersebar di seluruh Indonesia melalui propaganda…

Ada oknum aparat menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris Papua sebagai saudara kandung dan harus dirangkul. Masyarakat juga menunggu pernyataan oknum aparat yang menyebut Neo Komunis orang tua kandung. "Kita tunggu pernyataan bersama berikutnya dari oknum aparat pemerintahan, oknum aparat hukum, oknum aparat keamanan dan oknum aparat pertahanan bahwa Neo Komunisme adalah orang tua kandung,"…

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ngoceh tidak mutu dengan menyebut 'kita sibu mikir upah buruh, tapi lupa gaji Guru'. "Ngoceh ndak mutu 😄😄," kata ekonom senior Rizal Ramli di akun Twitter-nya @RamliRizal, Kamis (25/11/2021). Rizal mengatakan seperti itu menanggapi berita dari tvonenews berjudul 'Ganjar Pranowo : Kita Sibuk Mikir Upah Buruh, Tapi Lupa Gaji Guru'…

Popularitas dan elektabilitas Partai politik (parpol) yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 akan naik. Demikian dikatakan Sekjen DPP Bergerak Didiet Arry S dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (25/11/2021). "Ada Efek ekor jas (coat-tail effect) ketika parpol mengusung Anies di Pilpres 2024," ungkapnya. Kata Didiet, data yang disajikan berbagai lembaga survei bisa…

Densus 88 menyebut Ustadz Farid Ahmad Okbah dan Ustadz Zain An Najah tidak terlibat dalam pengumpulan dana jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. "FS (Fitria Sanjaya) itu dalam strukturnya meminta petunjuk dan laporan kepada FAO dan ZA. Dia meminta petunjuk dan bagaimana, apalagi yang harus dikerjakan dan seterusnya," ujar Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88, Kombes Aswin…

Rezim ini mempertontonkan ketidakadilan di depan mata atas penangkapan aktivis dan ulama. Bahkan mudahnya ulama dituding teroris. "Aktivis yang berjuang ditahan, sekarang enak saja orang bisa ditangkap tanpa ada surat penangkapan, dan ulama mudah sekali dianggap teroris. Ketidakadilan dipertontonkan di depan mata," kata Dosen Universitas Indonesia (UI) Chusnul Mar'iyah dalam diskusi bertemakan "Demi Kedaulatan Rakyat:…

Adanya kerjasama internal ATR/BPN dengan mafia tanah mengindikasikan tidak berhasilnya revolusi mental di lembaga negara tersebut. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri ATR/BPN. "Konsekuensinya harusnya Menteri Sofyan Djalil mundur dari jabatannya dengan memberi peluang kepada anak bangsa lainnya untuk membenahi mental internal ATR/BPN," kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada…

Anies Baswedan diharapkan bisa memenangkan pemilihan presiden (pilpres) 2024. Kemenangan Anies Baswedan bisa membawa perubahan Bangsa Indonesia lebih baik. "Kami optimis Anies Baswedan bisa memenangkan Pilpres 2024. Berdasarkan popularitas dan elektabilitas Anies masih tinggi," kata Ketua DPD Bergerak Kabupaten Cirebon Kholid S Noer kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (25/11/2021). Menurut Kholid, masyarakat melihat Anies bisa membawa…

Telegram mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto bernomor ST/1221/2021 tanggal 5 November 2021 isinya aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan terkait proses penanganan perkara, harus terlebih dulu melalui komandan/kepala satuan merupakan cara prajurit menghindari proses hukum. "Itu semacam impunitas pada akhirnya. Bisa jadi kemudian prajurit-prajurit menjadikan itu sebagai tameng untuk menghindari proses hukum," kata Dosen Fakultas…

KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dipertanyakan ketika memusuhi HTI dan FPI tetapi meminta prajurit di Papua merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). "Pernyataan ini akan menimbulkan pertanyaan, kenapa FPI dan HTI dibubarkan, dimusuhi, dan tidak dirangkul," kata politikus Golkar Andi Sinulingga di akun Twitter-nya @AndiSinulingga, Kamis (25/11/2021). Andi mengatakan seperti itu menanggapi berita dari detik berjudul "Instruksi…

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo lebih baik kawin dan mengakui mempunyai anak daripada menjadi Romo tetapi kelakuannya merusak gereja katolik. "Saya juga pernah anjurkan di Kompleks CNN TV di depan Anggota DPR RI dari PDIP juga teman saya Mantan PMKRI agar Benny Susetyo anaknya berapa dan kawin…

Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera menyelesaikan menteri berbisnis tes PCR di tengah pandemi Covid-19. Keberadaan menteri berbisnis Jokowi bisa menjatuhkan Presiden Jokowi. "Presiden Jokowi bisa jatuh akibat menteri berbisnis PCR. Presiden Jokowi harus segera menyelesaikan masalah ini," kata Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (25/11/2021). Menurut Anto, masyarakat menyoroti secara…

Kinerja Joko Widodo (Jokowi) hanya menjual aset negara seperti Bandara Kualanamu Medan yang sudah dikelola perusahaan India. "Jalan tol sudah dijual. Sekarang Kualanamu dijual ke perusahaan India Rp85,6 triliun. Kinerja Jokowi hanya menjual aset negara," kata pengamat seniman politik Mustari atau biasa dipanggil Si Bangsat Kalem (SBK) kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (25/11/2021). Menurut SBK, warga…

Menteri BUMN Erick Thohir merugikan negara Rp45 miliar tiap bulan jika tidak membayar iklan dirinya di ATM. "Rp 45 M/bln. Jk gak bayar, potensi Penerimaan Negara akan hilang. Ini sama dg Kerugian Negara," kata aktivis NU Umar Syadat Hasibuan di akun Twitter-nya @umarhasibuan75, Rabu (24/11/2021). Negara mengalami kerugian negara Rp45 miliar tiap bulan, kata Umar…