Category: Politik

Rakyat akan menyerukan mosi tidak percaya dan pembangkangan sipil atas sikap keras Rezim Jokowi yang tidak mendengar suara masyarakat menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. "Makanya Rakyat harus percaya saya dan kita perkencang Mosi Tidak Percaya serta melakukan "PEMBANGKANGAN SIPIL" Untuk menolak seluruhnya UU tersebut," kata aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Nicholas Frans Giskos di akun…

28 Oktober 2020 sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda momentum bersatunya anak muda turun ke jalan mengumumkan pembangkangan sipil dalam menghadapi bersikerasnya Rezim Jokowi dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Demikian dikatakan aktivis Malapetaka Limabelas Januari 74 (Malari 74) Salim Hutadjulu dalam pernyataan kepada suaranasional, Kamis (22/10/2020). "Pembangkangan sipil untuk memberikan tekanan kepada Rezim Jokowi," ungkapnya.…

Rezim Joko Widodo (Jokowi) makin otoriter dan fasis dengan terlihat menangkapi para aktivis yang berseberangan penguasa dan rencana pemerintah memblokir media sosial (medsos). "Rezim Jokowi sudah terlihat otoriter dan fasis. Para aktivis mulai ditangkapi dan rencana memblokir media sosial," kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Kamis (22/10/2020). Menurut Muslim, Rezim Jokowi yang otoriter dan…

Aparat kepolisian melanggar hukum memburu pengunggah video perwira polisi yang menyamar mahasiswa dipukuli polisi. "Polisi menyatakan video itu hoaks. Harusnya ada pakar atau ahli yang menetukan video itu polisi dipukuli polisi itu hoaks atau bukan," kata praktisi hukum Elvan Gomes kepada suaranasional, Rabu (21/10/2020). Menurut Elvan, negara menjamin kebebasan berbicara dan mengutarakan pendapat dalam Pasal…

Amerika Serikat (AS) merestui Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto membeli jet tempur Eurofighter milik Austria "Hasil perundingan Prabowo dengan Menhan AS Mark T Esper merestui pembelian jet tempur Eurofighter Typhoon Austria," kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional, Rabu (21/10/2020). Menurut Amir Hamzah, pembelian jet tempur milik Austria harus mendapat restu dari AS karena…

Seluruh Warga NU tidak perlu berdemonstrasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Lebih Baik melakukan Judicial Review UU Omnibus Law Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK). "Kepada warga NU, para santri, para jemaah, sahabat-sahabat, rekan-rekan, IPNU, IPPNU, ANSOR, Fatayat, Pagarnusa, PMII, PSHT semua saya mohon tidak usah ikut demo," kata Ketua Tanfidiyah PWNU Jatim KH…

Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan rapor merah di bidang pemberantasan korupsi dalam setahun masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. "Rapor merah itu adalah nilai di bidang pemberantasan korupsi yang tepat untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Kenapa dikatakan rapor merah karena dalam satu tahun ini yang pertama KPK lumpuh. Lumpuhnya KPK disebabkan karena revisi UU KPK yang dilakukan Jokowi dan…

Ada pembahasan di Panja tentang perkawinan sejenis LGBT di Gedung DPR. "Memang ada pembahasan atau diskusi tentang LGBT dan Perkawinan Sejenis namun hal tersebut terjadi dalam Panja atau Timus RUU KUHP," kata Politikus PDIP Ahmad Basarah Senin (22/1/2018). Ahmad Basarah mengatakan, pembahasan perkawinan sejenis di DPR belum ada keputusan. "Pembahasan dalam Panja dan Timus RUU…

Rezim Joko Widodo (Jokowi) harus bertaubat karena banyak mengecewakan rakyat atas sikapnya yang bersikeras dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja. "Rezim Jokowi harus bertobat atas sikapnya yang menolak aspirasi rakyat termasuk dari NU, Muhammadiyah dan MUI," kata anggota Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) Rina Triningsih kepada suaranasional, Rabu (21/10/2020). Kata Rina, rakyat Indonesia sudah berusaha…

Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Nicholas Frans Giskos mengomentari beredarnya video perwira polisi yang menyamar jadi mahasiswa dengan jaket almamater dihajar bintara. "Ini lucu. Perwira dihajar Bintara, berarti jelas selama ini demonstrasi diprovokasi dari kelompok mereka," kata Nicholas di akun Facebook-nya. Ia juga mempertanyakan, kejadian pembakaran di berbagai daerah saat demo penolakan UU Omnibus Law dilakukan…

Rakyat hanya inginkan menolak UU Omnibus Law Cipta bukan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian dikatakan aktivis Malapetaka Limabelas Januari 74 (Malari 74) Salim Hutadjulu kepada suaranasional, Rabu (21/10/2020). "Para pakar hukum sudah menyatakan percuma mengajukan Judicial Review UU Omnibus Law Cipta Kerja ke MK," ungkapnya. Kata mantan tahanan politik era Soeharto ini,…

Prabowo Subianto hanya mau menjabat posisi Menteri Pertahanan (Menhan) ketika ditawari Presiden Jokowi sejumlah jabatan di kabinet. "Publik belum mengetahui Prabowo hanya mau menjabat Menhan ketika Jokowi menawari sejumlah jabatan di kabinet. Kalau tidak menjadi Menhan, Prabowo lebih baik di luar pemerintahan," kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasioanl, Selasa (21/10/2020). Kata Amir Hamzah,…

BEM Nusantara diduga dibayar penguasa yang meminta kalangan rakyat, buruh, pelajar dan mahasiswa tidak berunjuk rasa dalam menyikapi UU Omnibus Law Cipta Kerja. "BEM Nusantara diduga dibayar penguasa yang meminta masyarakat tidak demo dalam menyikapi UU Omnibus Law Cipta Kerja," kata aktivis politik Rahman Simatupang kepada suaranasional, Rabu (21/10/2020). Menurut Rahman, kondisi seperti ini sangat…

Saat ini beredar video perwira polisi yang menyamar menjadi mahasiswa dengan jaket almamater dipukul anggota Brimob. "Footage wajib ditonton! Seorang perwira nyamar jdi massa aksi pakai almet, dianggap provokatif oleh polisi berseragam Ditangkap & Dipiting Teman sesama non seragam belain sampai pukul2an sama yg berseragam dan teriak ‘itu perwiraku woy’ Apa yg bisa kita simpulkan…

Rezim Joko Widodo (Jokowi) menuju Otoritarianisme dengan pembungkasan terhadap para aktivis yang berseberangan dengan pemerintah. "Perlahan tapi pasti, Rezim pemerintahan Jokowi menuju pada otoritarianisme yang ditopang oligarki," kata Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Selasa (20/10/2020). Kata YLBHI, Rezim Jokowi mirip Orde Baru (Orba) yang melakukan represi terhadap kalangan sipil. "Kekuasaan politik semakin terpusat, sedangkan…