Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Aktivis Malari 74: Rezim Jokowi Harus Minta Maaf ke Jumhur Cs

Rezim Joko Widodo (Jokowi) harus meminta maaf terhadap Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan dan aktivis lainnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU Cipta Kerja menyalahi konstitusi. Demikian dikatakan aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 74 Salim Hutadjulu dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Jumat (26/11/2021). "Pernyataan Jumhur Cs terbukti di MK, UU Cipta Kerja melanggar UUD 45,"…

Aktivis Jakarta: Orang yang ‘Beriman’ ke Ahok Selalu Menyalahkan Anies

Orang atau kelompok yang 'beriman' kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu menyalahkan Anies Baswedan. "Saya perhatikan pembenci Anies itu orang atau kelompok yang 'beriman' ke Ahok," kata aktivis Jakarta Jay Abdullah kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (26/11/2021). "Ahok dianggap sang juru selamat bagi pemujanya," ungkapnya. Kata Jay, pembenci Anies sudah tersebar di seluruh Indonesia melalui propaganda…

Mayjen (Purn) Deddy S Budiman: Tunggu Pernyataan Oknum Aparat Sebut Neo Komunis Orang Tua Kandung

Ada oknum aparat menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris Papua sebagai saudara kandung dan harus dirangkul. Masyarakat juga menunggu pernyataan oknum aparat yang menyebut Neo Komunis orang tua kandung. "Kita tunggu pernyataan bersama berikutnya dari oknum aparat pemerintahan, oknum aparat hukum, oknum aparat keamanan dan oknum aparat pertahanan bahwa Neo Komunisme adalah orang tua kandung,"…

Rizal Ramli Sebut Ganjar Ngoceh tak Mutu

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ngoceh tidak mutu dengan menyebut 'kita sibu mikir upah buruh, tapi lupa gaji Guru'. "Ngoceh ndak mutu 😄😄," kata ekonom senior Rizal Ramli di akun Twitter-nya @RamliRizal, Kamis (25/11/2021). Rizal mengatakan seperti itu menanggapi berita dari tvonenews berjudul 'Ganjar Pranowo : Kita Sibuk Mikir Upah Buruh, Tapi Lupa Gaji Guru'…

DPP Bergerak: Popularitas & Elektabilitasnya Parpol yang Usung Anies di Pilpres 2024 Naik

Popularitas dan elektabilitas Partai politik (parpol) yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 akan naik. Demikian dikatakan Sekjen DPP Bergerak Didiet Arry S dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (25/11/2021). "Ada Efek ekor jas (coat-tail effect) ketika parpol mengusung Anies di Pilpres 2024," ungkapnya. Kata Didiet, data yang disajikan berbagai lembaga survei bisa…

Aktivis dan Ulama Ditangkapi, Dosen UI: Ketidakadilan Dipertontonkan di Depan Mata

Rezim ini mempertontonkan ketidakadilan di depan mata atas penangkapan aktivis dan ulama. Bahkan mudahnya ulama dituding teroris. "Aktivis yang berjuang ditahan, sekarang enak saja orang bisa ditangkap tanpa ada surat penangkapan, dan ulama mudah sekali dianggap teroris. Ketidakadilan dipertontonkan di depan mata," kata Dosen Universitas Indonesia (UI) Chusnul Mar'iyah dalam diskusi bertemakan "Demi Kedaulatan Rakyat:…

Menteri ATR/BPN Layak Mundur atau Direshuffle

Adanya kerjasama internal ATR/BPN dengan mafia tanah mengindikasikan tidak berhasilnya revolusi mental di lembaga negara tersebut. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri ATR/BPN. "Konsekuensinya harusnya Menteri Sofyan Djalil mundur dari jabatannya dengan memberi peluang kepada anak bangsa lainnya untuk membenahi mental internal ATR/BPN," kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada…

DPD Bergerak Kabupaten Cirebon Optimis Anies Memenangkan Pilpres 2024

Anies Baswedan diharapkan bisa memenangkan pemilihan presiden (pilpres) 2024. Kemenangan Anies Baswedan bisa membawa perubahan Bangsa Indonesia lebih baik. "Kami optimis Anies Baswedan bisa memenangkan Pilpres 2024. Berdasarkan popularitas dan elektabilitas Anies masih tinggi," kata Ketua DPD Bergerak Kabupaten Cirebon Kholid S Noer kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (25/11/2021). Menurut Kholid, masyarakat melihat Anies bisa membawa…

Telegram Hadi Tjahjanto, Dosen Hukum Unmul: Tameng Prajurit Hindari Proses Hukum

Telegram mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto bernomor ST/1221/2021 tanggal 5 November 2021 isinya aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan terkait proses penanganan perkara, harus terlebih dulu melalui komandan/kepala satuan merupakan cara prajurit menghindari proses hukum. "Itu semacam impunitas pada akhirnya. Bisa jadi kemudian prajurit-prajurit menjadikan itu sebagai tameng untuk menghindari proses hukum," kata Dosen Fakultas…

Minta Prajurit Bertugas di Papua Rangkul KKB, Politikus Golkar Pertanyakan Dudung Musuhi FPI & HTI

KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dipertanyakan ketika memusuhi HTI dan FPI tetapi meminta prajurit di Papua merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). "Pernyataan ini akan menimbulkan pertanyaan, kenapa FPI dan HTI dibubarkan, dimusuhi, dan tidak dirangkul," kata politikus Golkar Andi Sinulingga di akun Twitter-nya @AndiSinulingga, Kamis (25/11/2021). Andi mengatakan seperti itu menanggapi berita dari detik berjudul "Instruksi…

Bisa Jatuhkan Jokowi, PPJNA 98: Presiden Harus Segera Selesaikan Menteri Berbisnis PCR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera menyelesaikan menteri berbisnis tes PCR di tengah pandemi Covid-19. Keberadaan menteri berbisnis Jokowi bisa menjatuhkan Presiden Jokowi. "Presiden Jokowi bisa jatuh akibat menteri berbisnis PCR. Presiden Jokowi harus segera menyelesaikan masalah ini," kata Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (25/11/2021). Menurut Anto, masyarakat menyoroti secara…

Bandara Kualanamu Dijual ke Perusahaan India Rp85,6 Triliun, SBK: Kerja Jokowi Hanya Jual Aset Negara

Kinerja Joko Widodo (Jokowi) hanya menjual aset negara seperti Bandara Kualanamu Medan yang sudah dikelola perusahaan India. "Jalan tol sudah dijual. Sekarang Kualanamu dijual ke perusahaan India Rp85,6 triliun. Kinerja Jokowi hanya menjual aset negara," kata pengamat seniman politik Mustari atau biasa dipanggil Si Bangsat Kalem (SBK) kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (25/11/2021). Menurut SBK, warga…

No More Posts Available.

No more pages to load.