Suara Nasional

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengkhianati rakyat dan melegitimasi kezaliman atas keputusan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan pemerintah diminta untuk memperbaiki dalam waktu dua tahun. "MK telah begitu telanjang memainkan peran sebagai garda kekuasaan, bukan garda konstitusi. Bahkan, MK rela mendeligitimasi kewenangannya yang memutus perkara bersifat final dan mengikat, dengan memberikan tenggat waktu 2 (dua) tahun…

Oleh: Tarmidzi Yusuf (Pegiat Dakwah dan Sosial Pertanyaan paling banyak penulis temukan saat bertemu beberapa tokoh masyarakat dan veteran relawan 02 pada Pilpres 2019. Partai apa yang akan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024? Pertanyaan tersebut di atas seringkali diungkapkan dengan penuh khawatir dan cemas oleh simpatisan dan pendukung Gubernur Jakarta itu. Maklum. Anies Baswedan…

Menduetkan Anies Baswedan dan Puan Maharani pada Pilpres 2024 memang punya plus minus. Plusnya, Duet Anies dan Puan otomatis dapat diusung oleh PDIP. Partai ini pemenang Pemilu 2019 dan dapat mengusung sendiri pasangan capres dan cawapres. Dengan begitu, Anies tidak perlu lagi mencari partai politik untuk mengusungnya. "Pendukung Anies dan Puan seperti minyak dan air,…

Rezim Joko Widodo (Jokowi) harus meminta maaf terhadap Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan dan aktivis lainnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU Cipta Kerja menyalahi konstitusi. Demikian dikatakan aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 74 Salim Hutadjulu dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Jumat (26/11/2021). "Pernyataan Jumhur Cs terbukti di MK, UU Cipta Kerja melanggar UUD 45,"…

Orang atau kelompok yang 'beriman' kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu menyalahkan Anies Baswedan. "Saya perhatikan pembenci Anies itu orang atau kelompok yang 'beriman' ke Ahok," kata aktivis Jakarta Jay Abdullah kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (26/11/2021). "Ahok dianggap sang juru selamat bagi pemujanya," ungkapnya. Kata Jay, pembenci Anies sudah tersebar di seluruh Indonesia melalui propaganda…

Ada oknum aparat menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris Papua sebagai saudara kandung dan harus dirangkul. Masyarakat juga menunggu pernyataan oknum aparat yang menyebut Neo Komunis orang tua kandung. "Kita tunggu pernyataan bersama berikutnya dari oknum aparat pemerintahan, oknum aparat hukum, oknum aparat keamanan dan oknum aparat pertahanan bahwa Neo Komunisme adalah orang tua kandung,"…

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ngoceh tidak mutu dengan menyebut 'kita sibu mikir upah buruh, tapi lupa gaji Guru'. "Ngoceh ndak mutu 😄😄," kata ekonom senior Rizal Ramli di akun Twitter-nya @RamliRizal, Kamis (25/11/2021). Rizal mengatakan seperti itu menanggapi berita dari tvonenews berjudul 'Ganjar Pranowo : Kita Sibuk Mikir Upah Buruh, Tapi Lupa Gaji Guru'…

Popularitas dan elektabilitas Partai politik (parpol) yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 akan naik. Demikian dikatakan Sekjen DPP Bergerak Didiet Arry S dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (25/11/2021). "Ada Efek ekor jas (coat-tail effect) ketika parpol mengusung Anies di Pilpres 2024," ungkapnya. Kata Didiet, data yang disajikan berbagai lembaga survei bisa…

Densus 88 menyebut Ustadz Farid Ahmad Okbah dan Ustadz Zain An Najah tidak terlibat dalam pengumpulan dana jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. "FS (Fitria Sanjaya) itu dalam strukturnya meminta petunjuk dan laporan kepada FAO dan ZA. Dia meminta petunjuk dan bagaimana, apalagi yang harus dikerjakan dan seterusnya," ujar Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88, Kombes Aswin…

Rezim ini mempertontonkan ketidakadilan di depan mata atas penangkapan aktivis dan ulama. Bahkan mudahnya ulama dituding teroris. "Aktivis yang berjuang ditahan, sekarang enak saja orang bisa ditangkap tanpa ada surat penangkapan, dan ulama mudah sekali dianggap teroris. Ketidakadilan dipertontonkan di depan mata," kata Dosen Universitas Indonesia (UI) Chusnul Mar'iyah dalam diskusi bertemakan "Demi Kedaulatan Rakyat:…