by

Pemerintah Awasi Aplikasi “Chatting”, Jumhur Hidayat: Norak, Persis Negara Komunis atau Fasis

jumhur-hidayat
Twitter – Capture by SN

Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terlihat norak bahkan cenderung komunis atau fasis yang mengawasi aplikasi “chatting”.

“Ini bener2 keputusan NORAK! Mau masuk wilayah privat (pribadi), persis negara KOMUNIS atau FASIS?” tegas aktivis buruh Jumhur Hidayat di akun Twitter-nya @jumhurhidayat.

Kata Jumhur beredarnya berita hoax di media sosial (medsos) karena media mainstream yang suka memberitakan hoax.

“Kebiasaan membagi berita hoax di medsos, juga lantaran ketularan beberapa media mainstream yg suka membagi hoax. Jadilah hoax dilawan hoax!” papar Jumhur.

Pemerintah tidak hanya akan memantau percakapan di media sosial, namun juga aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, dan BlackBerry Messenger.

Baca juga:  Bela Ahok, Pimpinan KPK tak Mau "Disamadkan" atau "Diantazarikan"

Pada aplikasi itu, dianggap banyak juga ujaran kebencian, provokatif, hingga informasi hoax dan fitnah yang disebarkan melalui aplikasi chatting.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengakui, pemantauan di aplikasi chatting ini lebih sulit dilakukan karena sifatnya lebih privat.

Namun, bukan berarti pemantauan tidak bisa dilakukan. Hanya saja, penanganan yang dilakukan berbeda dari media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram.

“Media sosial kan ada media sosial (murni), ada yang chatting. Nah yang chatting penanganannya beda lagi,” kata Rudiantara, seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/12).

loading...

News Feed