Seruan Dua Negara Israel-Palestina oleh Prabowo Dinilai Din Syamsuddin Sekadar Gema Tanpa Aksi

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan MUI Pusat, Prof. M. Din Syamsuddin, menilai seruan Presiden RI Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB untuk menghidupkan kembali konsep Solusi Dua Negara bagi Palestina–Israel sebagai langkah ideal, namun nyaris mustahil tanpa perubahan mendasar di lapangan.

Menurut Din, gagasan dua negara yang sejak lama dianut negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) termasuk Indonesia sejatinya baik untuk mengakhiri konflik berkepanjangan Israel–Palestina. Namun syarat-syarat pokok seperti pengunduran diri Israel dari wilayah yang dikuasai sejak Perang 1967, penghentian pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat, dan status Yerusalem sebagai kota suci yang netral, tidak pernah dipenuhi Israel.

Baca juga:  Teroris Israel Ngacir dari Gaza dan Kelaparan

“Pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat semakin menjadi-jadi. Bahkan secara sepihak Israel dengan dukungan Amerika Serikat menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota,” ujar Din dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9/2025).

Ia menambahkan, aksi Israel yang terus membangun pemukiman, melakukan kekerasan di Gaza, serta menodai Masjid Al-Aqsha telah membatalkan kesepakatan Solusi Dua Negara. “Seruan Presiden Prabowo di PBB untuk revivalisasi Solusi Dua Negara nyaris bak teriakan di tengah samudera, keras tapi hilang ditelan deburan ombak,” tegas Din.

Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta ini menekankan, faktor fundamental yang harus diatasi adalah penghentian genosida di Gaza dan pengakhiran pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Tanpa itu, katanya, solusi dua negara akan tetap hampa karena sulit diterima Israel.

Baca juga:  Soal Israel bukan Masalah Politik, Tapi Terkait Pelanggaran HAM

Sebagai negara yang menjunjung perdamaian dan keadilan, Din mendorong Indonesia untuk mendesak Israel mundur dari wilayah pendudukan, menghentikan genosida, dan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza yang kelaparan.

“Jika jalan damai tidak digubris Israel, maka jalan militer lewat Peace Keeping Force atau War Preventing Force bisa menjadi pilihan. Pertanyaannya, beranikah Indonesia mempelopori opsi ini? Itu sangat tergantung pada nyali dan kekuatan hati kepala negaranya,” pungkas Din, yang juga menjabat Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News