Para Ketua Umum Partai Politik melakukan kesepakatan untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan hasil survei dari lembaga yang kredibel merupakan Revolusi Mental jalan ke demokrasi Pancasila UUD 45.
“Jika ada kesepakatan antara para Ketua Umum Partai Politik untuk menentukan presiden dan calon presiden melalui Musyawarah Mufakat sesuai Pancasila Sila ke 4 maka kita sudah selesai Pilpres. Ini merupakan Revolusi Mental jalan kembali ke Demokrasi Pancasila UUD 45,” kata Penasihat Repdem yang juga kader PDIP dekat almarhum Taufik Kiemas kepada redaksi www.suaranasional.com, Sabtu (9/9/2023).
Kata Beathor, kesepakatan capres dan cawapres berdasarkan hasil survei di mana Ganjar dan Prabowo posisi saling berkejar-kejaran.
“Jika kita mengamati dengan cermat, persaiangan yang sedang bertarung adalah kandidat Ganjar dan Prabowo, dari hasil berbagai lembaga survei angka mereka terus kejar kejaran, naik turun atas penilaian lembaga survei tersebut. Begitu juga dukungan partai koalisi, angkanya terbergerak ketika masuk parpol baru dalam koalisi,” paparnya.
KPU menentukan presiden berasarkan dukungan suara terbanyak dari jumlah parpol koalisi dan angka-angka lembaga survei.
“Dari hasil Rekap KPU siapa yang memiliki dukungan suara terbanyak dari angka-angka lembaga survei plus dukungan Parpol Koalisi maka itu yang ditentukan sebagai sosok kandidat menjadi Presiden, sedangkan suara terbanyak ke dua dilantik sebagai Wakil Presidennya,” paparnya.
Selain itu, Beathor mengatakan, Jokowi sudah mengobok-obok koalisi agar program pemerintahannya tetap dilanjutkan penerusnya. “Ternyata dalam perjalanan Jokowi bukan hanya cawe cawe tapi sudah mengobok-obok paslon dari koalisi,” tegas mantan tahanan politik era Orde Baru.
Diawal dibentuknya 2 koalisi Istana menunjukan Bahwa Jokowi berkehendak pelanjutnya nanti adalah Presiden yang dia bentuk agar program programnya berlanjut. “Tiba-tiba tanpa hujan angin, Cak Imin dicopotnya dari Barisan Prabowo, lalu ditempatkan di Barisan Anies,” jelasnya.
Beathor mensinyalir Cak Imin menjadi cawapres Anies agar mantan Rektor Universitas Paramadina gagal menjadi capres karena Ketum PKB itu menjadi tersangka kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
“Cak Imin di copot dari barisan Prabowo agar tidak menghalangi pencalonan Prabowo, lalu ditempatkan ke Koalisi Anies agar Anies batal maju karena tanpa Cawapresnya?” pungkas Beathor.
