Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Benarkan sinyalemen banyak orang kalau Jokowi itu keturunan China dan PKI ? Mengamati setiap tindakan dan kebijakan Jokowi tidak ada satupun yang pro rakyat. Semuanya selalu pro China. Sungguh mengherankan, Indonesia yang sudah begitu terjerat hutang oleh China tapi rezim ini belum nyadar juga. Akankah Jokowi meluluhlantakkan negeri sampai sehancur-hancurnya ?. Bukan saja hutang ke China yang harus ditanggung oleh tujuh turunan, tetapi juga ketergantungannya kepada China sudah keterlaluan sampai harus mengorbankan harga diri bangsa, mengorbankan rakyat, dan menjual negara ini ke tangan China. Sebenarnya kontribusi Jokowi terhadap negeri ini apa sih, kok menjadikan negara ini milik nenek moyangnya saja ?
Sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, seharusnya kebijakannya melayani rakyat Indonesia. Tapi faktanya justru selalu paradoks : China disanjung setinggi langit dan diposisikan sebagai “tuan” dan diistimewakan, sedangkan rakyat sendiri selalu dikorbankan.
Dengan dalih investasi Jokowi telah membiarkan China “mengambil alih” kedaulatan Indonesia.
Kasus ribuan warga Asli Rempang Batam yang digusur aparat hanya karena ingin membela proyek China, Tomy Winata dengan dalih investasi Rp 381 triliun sampai dengan 2080. Semurah itukah harga kedaulatan Indonesia ?
Nasib tragis akan terus menimpa rakyat Indonesia jika sudah harus berurusan dengan “si mata sipit”. Setelah kejadian di Morowali yang memperlakukan rakyat sendiri dengan “penindasan”, kini terulang lagi tragedi Penggusuran ribuan warga Rempang Batam. Dalihnya selalu investasi dan investasi, faktanya adalah penindasan kepada kaum pribumi.
Dikutip dari hariankepri.com : Rempang direncanakan menjadi kawasan industri, perdagangan hingga wisata bernama Rempang Eco-City.
Pembangunan kawasan industri di pulau seluas 17 hektare itu digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) anak perusahaan milik Tommy Winata, salah seorang dari 9 Naga (China)
Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polisi, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk mencopot Kapolda Kepri Irjen Tabana Bangun.
Desakan itu diserukan atas tindakan yang dilakukan oleh personel Polda Kepri, yang menembakkan gas air mata saat melakukan pengamanan pemasangan patok dan pengukuran lahan di Rempang, Kota Batam, Kamis_ (7/9/2023).
“Akibat kejadian itu puluhan orang mengalami luka-luka, 6 orang ditangkap, dan ratusan anak sekolah dasar mengalami trauma,”_ ujar Juru Bicara Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, Muhammad Isnur dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi hariankepri.com.
Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu, merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Karena kata dia, dalam UUD 1945 telah diamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.
“Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,” ujar Ketua Umum YLBHI ini.
Semoga Allah menolong hamba-hamba-Nya yang terus terzalimi dan meng-adzab rezim Jokowi yang durjana ini
Bandung, 24 Shafar 1445
