Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang CPO merupakan lonceng kembalinya Nawacita di senjakalanya. Presiden Jokowi lebih berpihak kepada konsumen yang didominasi rakyat kecil.
Demikian dikatakan Koordinator Simpul Advokasi Angkatan ’98 (SIAGA ’98) Hasanuddin dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Sabtu (30/4/2022).
Keputusan Jokowi melarang ekspor CPO, kata Hasanuddin agar adanya ketersediaan dan harga minyak goreng sesuai konsumen. “Memberikan sinyal kepada kementerian perdagangan beserta gerombolannya berhentilah bermain bersama produsen,” jelasnya.
Presiden mengambil alih tugas Kementerian Perdagangan dengan mengumumkan pelarangan ekspor CPO. “Sulitnya menjadi Jokowi di tengah dikelilingi para pembantu bermental produsen, dan beberapa teoritisi ekonomi pasar bebas berbasis produsen,” ungkapnya.
Dalam mekanisme pasar terdapat dua pihak yang bertransaksi; produsen dan konsumen untuk menyepakati harga dan kuantitas. Produsen menetapkan harga berbasis keuntungan, sementara konsumen berbasis kebutuhan.
Jika mekanisme pasar ini dibiarkan, menurut Hasanuddin, produsen akan menarik keuntungan sebesar mungkin, sampai batas di mana mekanisme pasar menggali kuburannya sendiri.
“Oleh sebab itulah, negara diperlukan hadir untuk mengatur mekanisme pasar agar tidak masuk pada perangkap mekanisme pasar yang pada dasarnya jahat sebab keserakahan produsen menarik keuntungan secara tak terbatas,” pungkas Hasanuddin.
