Rakyat ingin keadilan atas kemunculan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab (HRS) dan enam Laskar FPI atau dikenal kasus KM 50.
“Kemunculan kembali baliho HRS dan KM 50 merupakan keinginan rakyat untuk mendapat keadilan,” kata aktivis politik Rahman Simatupang kepada redaksi www.suaranaaional.com, Senen (7/2/2022).
Menurut Rahman, rakyat melihat HRS masuk penjara dan kasus KM 50 menunjukkan adanya ketidakadilan. “Rakyat tidak bisa ditekan aparat. Justru kalau ditekan dengan penurunan baliho perlawanan makin kuat,” jelas Rahman.
Kasus KM 50, kata Rahman menjadi noda besar Rezim Jokowi dalam penegakan hukum di Indonesia. “Apalagi dalam buku putih yang diterbitkan TP3 menyebut ada dugaan keterlibatan intelijen negara dalam kasus KM 50,” paparnya.
Menurut Rahman, DPR pun tidak bisa memberikan pembelaan terhadap HRS dan kasus KM 50. “Partai Islam di DPR tidak mengawal kasus ini termasuk hadir di persidangan dan mengunjungi HRS di penjara,” pungkasnya.
