Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ingin mengamankan persoalan hukum dan HAM dengan menempatkan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sebagai Ketua Komisi III DPR.
“Penempatan Bambang Pacul ada kemungkinan untuk mengamankan hal-hal strategis yang berkaitan dengan bidang Komisi III,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (19/11/2021). “PDIP tampaknya ingin mengamankan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, HAM, dan keamanan,” jelasnya.
Jamiluddin mengatakan, Herman Hery diganti dari Ketua Komisi III DPR sangat mengagetkan. Tidak ada yang kontroversial di Komisi III selama dipimpin Herman Hery.
Pelaksanaan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan juga berjalan normal. Ini artinya, dilihat dari pelaksanaan fungsi DPR RI, kinerja Komisi III dapat berjalan relatif baik.
“Karena itu, wajar kalau pergantian Ketua Komisi III DPR RI menimbulkan spekulasi. Alasan penyegaran karir di DPR RI dengan sendirinya menjadi tidak masuk akal,” ungkapnya.
Apalagi latar belakang pendidikan Bambang Pacul yang menggantikan Herman Hery juga tidak berkaitan dengan bidang Komisi III DPR RI.
“Bambang Pacul lulusan S1 bidang Teknik Kimia UGM dan S2 bidang strategi dari Prasetya Mulya. Karena itu, dilihat dari pendidikan Bambang Pacul sebenarnya sangat tidak pas ditempatkan di Komisi III DPR RI,” pungkasnya.