Penulis: Ibnu Maksum

Saat ini beredar video yang sangat viral Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak mau salaman dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Selengkapnya

Kekuatan rakyat di jalanan makin menguat dengan dikuasainya DPR oleh Rezim Joko Widodo (Jokowi). “Kekuatan rakyat di jalanan makin kuat Selengkapnya

Ninoy Karundeng yang dipukuli seseorang merupakan buzzer Jokowi dan pernah dilaporkan ke kepolisian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) namun tidak ada Selengkapnya

Demo mahasiswa dan pelajaran Indonesia makin solid setelah mendapat dukungan dari demonstran Hong Kong. Demikian dikatakan dikatakan aktivis Malari 74 Selengkapnya

Buzzer dan pendukung Joko Widodo (Jokowi) terlihat kebal walaupun sudah menyebarkan hoaks. Hal ini memunculkan perlawanan makin kuat terhadap penguasa. Selengkapnya

Konser musik musisi Jokowi yang rencanana 18-20 Oktober 2019 tidak punya kemanusiaan di saat negara ada bencana dan duka. Demikian Selengkapnya

Aktivis Lini Zurlia akan dilaporkan ke polisi atas tudingan memprovokasi demo rusuh di Jakarta maupun beberapa daerah. “Kami sudah amati Selengkapnya

Pelajar STM/SMK mengetahui oknum polisi membuat fitnah bahwa pelajar yang demo didanai seseorang maupun kelompok tertentu dan disebarkan buzzer Istana. Selengkapnya

Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian harus bertanggung jawab atas tewasnya dua mahasiswa saat berdemonstrasi menolak RKUHP dan Selengkapnya

Pelajar STM/SMK menolak disebut berbuat kekerasan dan vandalisme ketika berunjuk rasa. Mereka menyebut para koruptor sebagai pelaku anarkis sesungguhnya merusak Selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mendengar suara NU dan PKB yang menolak Perppu KPK. NU dan PKB terbukti sangat loyal Selengkapnya

Saat ini tidak ada upaya menggagalkan pelantikan Presiden Jokowi, namun mantan Wali Kota Solo itu gagal melindungi warganya seperti kejadian Selengkapnya

Pelajar STM/SMK makin bersemangat demo bersemangat demo terhadap UU KPK hasil revisi maupun RUU kontroversi lainnya meskipun ada larangan dari Selengkapnya

Kelompok atau seseorang yang tidak setuju UU KPK hasil revisi sebaiknya menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK) bukan mendesak Presiden mengeluarkan Selengkapnya