Akui Dapat Informasi Intelijen Daleman Parpol, Tim Kajian API: Kejahatan Politik Jokowi dan Harus Dimakzulkan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kejahatan politik atas pengakuaannya mendapatkan informasi intelijen terkait daleman partai politik (parpol). Tindakan Jokowi mirip dilakukan Richard Nixon saat menjadi Presiden AS dan akhirnya mengundurkan diri. Jokowi pun harus mengundurkan diri atau dimakzulkan.

“Kalau kita bandingkan apa yang dilakukan Nixon dengan Jokowi adalah sama-sama bentuk dari kejahatan politik. Bahkan Jokowi lebih parah lagi, yaitu dengan menyalahgunakan Institusi negara yaitu BIN dan Baintelkam Polri untuk memata-matai seluruh aktivitas partai politik, baik partai politik oposisi maupun partai politik koalisi Jokowi sendiri,” kata Tim Kajian Advokat Persaudaraan Islam (API) dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Ahad (17/9/2023).

informasi hasil kegiatan mata-mata oleh kedua institusi intelijen negara tersebut, kata Tim Kajian API menjadi sumber daya penting bagi Jokowi untuk digunakan dalam berpolitik untuk melemahkan semua Parpol dan memperkuat posisinya sebagai pemegang informasi.

“Apalagi salah satu lembaga intelijen tersebut adalah lembaga intelijen milik institusi yang memiliki kewenangan hukum mentersangkakan setiap orang,” jelasnya.

Tim Kajian API mengungkapkan, Pejabat Menkopolhukam bahkan dengan bangga mempertegas penyalahgunaan jabatan dan wewenang ini sebagai sebuah kelaziman, bukan sebagai sebuah kezaliman.

“Kalau di Amerika Serikat, parlemennya bereaksi dengan membentuk komite penyelidikan, semacam hak angket dan ditindaklanjuti dengan hak Interpelasi, yang berujung pada impeachment Presiden Nixon, walau Nixon menghindari proses Impeachment dengan mengundurkan diri. Di Indonesia, parpol dan parlemen serta lembaga seperti MK yang bertugas menjaga tegaknya konstitusi malah bungkam seribu bahasa,” jelasnya.

“Sakit, sungguh sudah sakit parah perpolitikan di NKRI ini. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan, korupsi politik berupa penyalahgunaan wewenang dan jabatan, premanisme politik dengan mengancam secara terbuka terhadap semua lawan politik dan kawan koalisi politik, malah dibangga-banggakan sebagai sebuah kehebatan politik. Tunggulah kehancuran yang akan menimpa bangsa ini.”