Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyewa lembaga untuk menggiring opini mendapat dukungan masyarakat di tengah turunnya legitimasi di mata rakyat akibat berbagai kebijakan yang tidak berpihak ke wong cilik.
“Tanda-tanda Jokowi sudah tidak legitimated, semua partai dan calon dukungan Jokowi pada lari meninggalkannya. Maka disewalah lembaga survei pesanan untuk memalsukan data pendukung,” kata pemerhati sosial & politik Sholihin MS kepada redaksi www.suaranasional.com, Senin (26/12/2022).
Kata Sholihin, para pendukung Jokowi hanya tinggal para penjilat yang menginginkan mantan Wali Kota Solo itu menjabat tiga periode.
“Sebenarnya pendukung Jokowi yang tersisa tinggal para penjilat, buzzer bayaran, rakyat yang tidak mampu menggunakan akal sehatnya, dan para bayarwan (relawan bayaran Jokowi),” ungkapnya.
Kata Sholihin, Jokowi sudah tidak punya legitimasi dari rakyat. Maka pemimpin yang sudah tidah lagi dipercaya rakyat kerjanya hanya akan menyengsarakan rakyat. Tapi karena mereka punya kekuasaan, rakyat terus dibungkam، ditipu, dibodohi, dan dibohongi.
“Untuk membungkam rakyat, penguasa bertindak kejam dan otoriter, aturan direkayasa, seperti disahkannya KUHP eh DPR yang penuh tirani, dan semua orang yang coba mengkritisi dan “mengganggu” penguasa akan “dihabisi’,” jelasnya.
Jika rezim Jokowi tidak juga sadar dan terus menerus “menteror” rakyat, maka sepertinya tidak ada pilihan lain bagi rakyat selain dikakukan people power. Seandainya pemerintah dan DPR peduli kepada kepentingan rakyat, maka rakyat tidak akan melawan apalagi melakukan people power. Tapi sepertinya para penguasa sudah buta dan tuli sehingga yang mereka lakukan hanya menurut sama kehendak oligarki para taipan dengan tega mengorbankan rakyat.
“Apakah mungkin rakyat bisa melakukan peoper power, sementara rakyat di bawah sudah disumpal dengan BLT dan bantuan lain ? Sangat mungkin jika rakyat terus ditekan, ditindas dan dizhalimi. Kesabaran rakyat ada batasnya,” ungkapnya.
