Ada indikasi kecurangan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2024.
“Tanda-tanda kecurangan itu masih nampak jelas : Presidential threshold yang tetap 20%, kotak suara masih dari Kardus, dan sistem pemilihannya masih terpusat bukan distrik, semua itu membuka peluang terjadinya kecurangan-kecurangan,” kata pemerhati politik dan sosial Sholihin MS kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (3/11/2022).
Jika KPU nekat mau bermain kotor, bisa dipastikan rakyat akan memberontak. Di tahun 2019 rakyat masih sabar dan diam, karena mereka masih berharap Jokowi bisa memperbaiki negeri ini.
“Tapi yang terjadi malah sebaliknya, Jokowi membuat negara tambah hancur, mengutamakan para oligarki dengan mengorbankan rakyat. Rakyat sudah tidak percaya lagi dengan Jokowi,” ungkapnya.
Saat ini rakyat sudah sepakat harus ada perubahan signifikan dan itu bisa dilakukan dengan berganti kepemimpinan. Diharapkan dengan berganti kepemimpinan yang anitesa dengan Jokowi, Indonesia bisa keluar dari keterpurukan.
“Oleh karena itu, KPU jangan bermain api lagi. Jika nanti di 2024 KPU berani curang lagi, seluruh elemen masyarakat akan menghancurkan KPU dan semua institusi yang ikut andil dalam kecurangan Pemilu,” jelasnya.
Kata Sholihin, saat ini KPU Pusat menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas segala kekacauan dan keterpurukan negara dan bangsa karena permainan kotornya. Seandainya pada tahun 2019 KPU tidak berbuat jahat, maka keadaan negara tidak seperti sekarang.
Sudah terlalu banyak bukti kecurangan pemilu 2019, walaupun KPU mengelaknya. Kecurangan itu bahkan sangat vulgar : mulai dari kotak kardus yang banyak dimanipulasi, banyaknya pemilih siluman, DPT yang membengkak,
kertas format C1 yang sudah tercoblos, panitia PPS yang mencoblosi sendiri format C1, perubahan jumlah kertas yang dicoblos di TPS-TPS dengan yang ada di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi, sampai yang di pusat, terlalu banyaknya korban petugas KPPS sampai 894 meninggal secara misterius, ribuan petugas KPPS yang sakit secara misterius, dll.
“Ketika sengketa Pemilu diajukan ke MK, MK pun juga ikut-ikut membela yang bayar. Kacau sudah hasil Pemilu 2019 : yang menang dikalahkan yang kalah dimenangkan. Dampak buruk dari kecurangan secara berjamaah baru kita rasakan sekarang ini. Indonesia makin terpuruk terpuruk dan terus terpuruk, jika tidak disetop akan masuk jurang kehancuran,” pungkasnya.
