Kebijakan Rezim Joko Widodo (Jokowi) yang mengkonversi kompor gas ke listrik berpotensi meningkatkan kemiskinan.
“Konversi kompor gas ke kompor listrik berpotensi meningkatkan kemiskinan,” kata ekonom senior Anthony Budiawan di akun Twitter-nya @AnthonyBudiawan, Jumat (23/9/2022).
Kata Antony, rakyat akan menanggung pembengkakan biaya listrik setelah menggunakan kompor listrik.
“Biaya pemakaian kompor listrik akan lebih mahal dan membengkak, meskipun menggunakan TDL 450VA atau 900VA, apalagi kalau dibandingkan dengan Elpiji bersubsidi,” tegasnya.
Rezim Jokowi sengaja menghapus TDL 450VA dengan memberi kompor listrik. “Artinya sama saja menaikkan daya listrik menjadi 3500 watt. Dan sama saja menghapus 450VA,” ungkapnya.
PLN harus menjamin ketersediaan listrik bagi pengguna kompor listrik hasil konversi kompor gas, meskipun mereka tidak mampu membayar tagihan pemakaian listrik atau mengisi token listrik, akibat daya listrik naik.
PT PLN (Persero) sedang melakukan uji coba konversi kompor elpiji ke kompor listrik atau kompor induksi di berbagai kota.
Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menyebut dalam program konversi kompor elpiji ke kompor listrik, masyarakat bisa hemat hingga Rp 8.000 per kilogram elpiji.
“Jadi dari per kilogram gas elpiji yang dikonversi ke kompor listrik, terdapat penghematan biaya sekitar Rp 8.000 per kilogram gas elpiji,” kata Darmawan di Kantor Pusat PLN di Jakarta, Rabu (21/9/2022).
