Rezim Joko Widodo (Jokowi) menyepelekan kekuatan kemarahan rakyat karena merasa dilindungi TNI/Polri. Peristiwa Reformasi 98 maupun di Sri Lanka menunjukkan kemarahan rakyat terhadap penguasa tidak terbendung
“Rezim Jokowi menganggap enteng energi kemarahan rakyat,” kata aktivis senior Dedi Ekadibrata dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (12/5/2022).
Kata Dedi, kemarahan rakyat bisa berdampak kepada harta dan rumah pejabat Indonesia yang direbut masyarakat kecil.
“Dampak marahnya rakyat tak akan terkira aparat keamanan tak akan kuasa menghadapinya, kebun sawit pengusaha sawit rakus akan habis direbut rakyat, rumah pejabat, harta pejabat habis,” jelas mantan tahanan politik di era Soeharto.
Dedi mengatakan, rakyat terus terzalimi dengan berbagai kebijakan Rezim Jokowi. “Rakyat terus menderita akibat kebijakan rezim ini yang lebih berpihak kepada oligarki,” ungkapnya.
Di saat rakyat kesusahan, kata Dedi, kekayaan para pejabat mengalami peningkatan luar biasa. “Ini yang bisa menjadi pemicu kemarahan rakyat,” pungkas Dedi.
