Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai sikap ambigu terkait penundaan pemilu 2024. Di satu sisi ia mengikuti konstitusi menolak pemilu 2024 ditunda namun mantan Wali kota Solo tidak melarang wacana jabatan presiden diperpanjang karena bagian demokrasi.
“Sikap ambigu Jokowi terkait penundaan Pemilu 2024 membuat negara makin gaduh,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada redaksi www.suaranasional.com, Senin (7/3/2022).
Kata Amir, publik bisa menafsirkan sikap Jokowi ingin menunda Pemilu 2024. “Tidak bisa mengatasnamakan demokrasi dengan melawan konstitusi membolehkan wacana menunda 2024,” papar Amir.
Menurut Amir, Jokowi harusnya juga melarang wacana penundaan Pemilu 2024. “Patuh konstitusi harus tidak mengakomodir sesuatu yang bertentangan konstitusi,” jelasnya.
Menurut Amir, ada upaya menjadikan Jokowi diktator dengan menunda Pemilu 2024. “Jokowi bisa berkuasa lama dengan melakukan amandemen UUD 45,” ungkap Amir.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi. Namun, sekali lagi, ia menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi.
“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” ujarnya, Jumat (4/3/2022).
