Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera memecat menteri yang diduga berbisnis PCR untuk menghindari amuk massa.
“Rakyat kalangan bawah sudah geram dengan menteri yang diduga berbisnis PCR. Untuk menghindari amuk massa, Jokowi segera memecat menteri tersebut,” kata Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda kepada www.suaranasional.com, Selasa (9/11/2021). “Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, Presiden Jokowi segera membersihkan mafia dan oligarki di sekitar istana,” paparnya.
Menurut Anto, menteri yang diduga berbisnis PCR di tengah pandemi Covid-19 telah menyakiti hati rakyat. “Mencari untung di tengah penderitaan rakyat. Itu perbuatan yang sangat kejam,” ungkapnya.
Anto mengatakan, aparat penegak hukum termasuk KPK harus berani mengusut tuntas menteri yang diduga berbisnis PCR. “Rakyat mendukung penuh KPK mengusut kasus ini,” jelas alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.
Sedangkan Sekjen PPJNA 98 Abdul Salam Nur Ahmad mengatakan, menteri yang diduga bisnis PCR memiliki hubungan dengan perusahaan penyedia tes PCR. “Perusahaan penyedia PCR diduga memiliki hubungan pejabat di lingkaran Istana,” ungkap Abdul Salam.
Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Melalui akun facebooknya, Edy menyebut sejumlah nama yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, isu tersebut sangat tendensius. Arya pun memaparkan sejumlah data-data tes PCR di Indonesia.
“Isu bahwa Pak Erick bermain (bisnis) tes PCR itu isunya sangat tendensius,” ujar Arya kepada Wartawan, Selasa (2/11/2021).
Arya juga menjelaskan, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Dimana, Adaro hanya memiliki saham sebesar 6 persen. Di lain sisi, yayasan tersebut merupakan yayasan kemanusiaan.
Kemudian, Erick Thohir sejak diamanahkan menjadi Menteri BUMN, tidak lagi aktif untuk mengurusi bisnis dalam yayasan tersebut.
Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali.
“Jadi bayangkan, GSI itu hanya 2,5 persen melakukan tes PCR di Indonesia, setelah itu Yayasan kemanusiaan Adaronya hanya 6 persen. Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR,” tegas dia.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, membantah Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).