Fakta sejarah telah menunjukkan bahwa Republik Indonesia yang merdeka di tahun 1945, pada kenyataannya tidak pernah menikmati kemerdekaan itu sepenuhnya, bahkan di usianya ke 76 ini, bangsa Indonesia masih mengalami penjajahan yang sangat halus, dan tanpa disadari harta kekayaan alam ibu Pertiwi yang seharusnya di jaga maupun menjadi modal untuk memakmurkan rakyat, ternyata di kuras habis oleh mereka pihak asing yang tampil bak serigala berbulu domba, melalui penerapan sistem ekonomi Neoliberalisme di negeri ini.
Demikian disampaikan Prof. M. Yudhie Haryono, Ph.D Direktur Eksekutif Nusantara Center Indonesia, saat dihubungi pers melalui telepon selulernya, Senin ( 6/9/2021) dikutip media online tabloid mantap.
“Itulah Fakta yang dialami negeri ini, yang harus di sadari oleh pemerintah, pejabat negara maupun daerah, akademisi, teknokrat, masyarakat terutama generasi milineal,” ungkap Yudhi Haryono.
Menurut Yudhi Haryono, bukan bermaksud untuk diskursus tentang Neoliberalisme, melainkan untuk mengingatkan kembali soal Neoliberalisme tersebut, yakni suatu paham/ideologi ekonomi-politik yang mengacu pada filosofi ekonomi-politik liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan distorsi dan high cost economy yang akan berujung pada tindakan KKN.
Tentu saja, urai Yudhi Haryono, paham ini beragama pasar bebas dan perdagangan bebas dengan merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi antar negara.
“Di Indonesia, madzab ini disebut sebagai geng atau mafia Berkeley. Mereka merancang secara sistematis kontrol ekonomi-politik Indonesia, yang sampai sekarang masih terjadi,” tukas Yudhi Haryono.
Ia juga menjelaskan bahwa meskipun reformasi sudah berusia 23tahun, realitasnya sistem ekonomi Neoliberalisme tersebut masih tetap berlangsung dalam Kebijakan ekonomi Nasional yang diambil berisi lima strategi utama, yakni:
Kebijakan anggaran yang ketat
Penghapusan subsidi Liberalisasi keuangan, industri dan perdangangan
privatisasi SDA dan SDM Pemiskinan, kesenjangan dan utang tak berkesudahan. Kebijakan yang mereka jalankan tersebut merupakan hasil rumusan dari IMF, Bank Dunia dan USAID dengan pola WTO yang solid
Para pemuja Neolib beserta antek nya melakukan konsolidasi secara massif dengan melibatkan banyak pihak: Bapenas, Kemenkeu, BI dan UI. Terus dan terus sampai kini dan mendatang.
“Apakah kita makin tak paham? Atau kita memilih diam dan kalah serta dijajah, konsolidasi adalah kunci. Seperti jejak para begundal neoliberal yang terus baris dalam pasukan solid, maka saat nya membentuk kesadaran kolektif melawan Neolib, untuk itu diperlukan konsolidasi yang massif agar tersadarkan dari bius Neolib Memiskinkan Indonesia Negeri Kaya Raya ini,” pungkas Yudhi Haryono.