Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berupaya menutupi kegagalan kinerjanya sebagai komisaris utama (komut) Pertamina dengan meributkan masalah kartu kredit di jajaran direksi dan komisaris di perusahaan milik negara itu yang mencapai limit Rp30 miliar.
“Ahok ribut masalah limit kartu kredit komisaris dan direksi Pertamina yang mencapai Rp30 miliar. Ini upaya Ahok menutupi kegagalan kinerja sebagai komut pertamina. Pertamina rugi ketika Ahok jadi Komut,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada www.suaranasional.com, Jumat (18/6/2021).
Menurut Muslim, ketika Ahok jadi Komut Pertamina terjadi kebakaran kilang minyak Pertamina di Balongan, Indramayu. “Kilang minyak di Cilacap juga terbakar. Kejadian pun hampir bersamaan. Ini sangat aneh,” paparnya.
Kata Muslim, pasca Ahok meributkan kartu kredit, para pendukungnya terutama buzzerRp langsung memberikan respon positif terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta. “Ahok yang kinerjanya buruk menjadi komut Pertamina ditopang buzzerRp untuk menutupi kegagalannya,” jelas Muslim.
Muslim mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir harusnya segera memecat Ahok dari Komut Pertamina karena kinerjanya buruk dan selalu membuat keributan. “Erick Thohir tak perlu takut orang di belakang Ahok,” ungkapnya.
Ahok mengatakan tak mendapat akses untuk mengecek limit kartu direksi Pertamina. Namun, yang ia tahu limit kartu kredit yang ada di tangannya mencapai Rp30 miliar.
“Karena saya juga tidak dikasih lihat (limit kartu kredit) oleh direksi, yang saya tahu iya (limitRp 30 miliar) kartu saya dan yang tertulis,” jelasnya.
Ahok mengusulkan penghapusan fasilitas kartu kredit yang diberikan kepada direksi dan komisaris perusahaan minyak negara. Tujuannya untuk menghemat pengeluaran perusahaan.
Namun, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga berpendapat, berdasarkan penelusurannya, limit kartu kredit di BUMN hanya Rp50 juta hingga Rp100 juta dan penggunaannya hanya diperbolehkan untuk keperluan perusahaan.
“Saya sudah cek, di beberapa BUMN. Saya juga sudah cek ke Pertamina. Menurut mereka tidak ada limit kartu kredit mencapai Rp30 miliar, baik untuk direksi maupun komisaris,” terang Arya.