Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak independen dalam mengungkap pembunuhan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian.
“Komnas HAM yang diharapkan independen dalam kasus 6 pembunuhan laskar FPI justru jadi juru bicara aparat. Yang tahu pembunuhan itu pihak aparat kepolisian,” kata mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko dalam acara dengan wartawan senior Edy Mulyadi, Kamis (17/6/2021).
Menurut Soenarko, aparat justru menjadi buzzerRp dalam menyikapi kasus pembunuhan enam Laskar FPI. “Keterangan aparat selalu berubah. Awalnya dinyatakan terjadi tembak menembak tetapi diubah. Begitu pula senjata milik FPI awalnya disebut pabrikan tetapi direvisi rakitan,” ungkapnya.
Soenarko mengatakan, aparat kepolisian harus berpedoman berdasarkan hukum dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam menangani kasus terbunuhnya enam Laskar FPI. “Polisi bukan berdasarkan perintah dari pemerintah,” jelas Soenarko.
Ia juga menyoroti kematian petugas Pemilu 2019 yang banyak meninggal tetapi tidak pernah diotopsi. “Banyak bukti penyimpangan tidak ada yang diusut memunculkan ketidakpercayaan rakyat ke rezim. Ini ada ratusan petugas pemilu meninggal tidak boleh diotopsi, legitimasi terhadap rezim makin rendah rendah,” ungkapnya.