Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku beruntung lantaran Presiden Joko Widodo merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang mengetahui dan mengalami persoalan-persolan di Jakarta, termasuk persoalan transportasi. Hal tersebut, kata Anies, mempermudah koordinasi antara dirinya dengan Jokowi dalam mengelolah dan memperbaiki sistem transportasi di Jakarta.
“Kita matur Pak presiden, kalau kita kelola transportasi tetapi nggak punya kewenangan, sulit. Minta supaya stasiun kota dikelola oleh DKI. Untungnya Presiden (Jokowi), mantan gubernur DKI. Jadi begitu beliau (Jokowi) dengar, langsung iya,” ujar Anies saat menghadir acara penandatangan MoU antara PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dengan Universitas NU Indonesia dan UNU Jogya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (1/4/2021).
Acara ini dihadiri juga oleh Ketum PBNU Said Aqil Siroj.
Anies mengatakan salah satu kendala dalam upaya pengelolaan transportasi terintegrasi adalah kewenangan yang berbeda dalam penanganan moda transportasi. Dulu, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa masuk mengatur stasiun kereta kerena berada di bawah kewenangan PT KAI.
Anies mengakui, Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta juga mengalami kendala yang sama soal kewenangan tersebut.
“Saya (Jokowi) juga dulu pusing ngurusin pintu stasiun, karena pintu stasiun yang mutusin stasiun, kemacetannya yang ngurusin DKI,” tutur Anies mengulang apa yang disampaikan Jokowi ketika Anies meminta pengelolaam stasiun diserahkan kepada DKI Jakarta.
Anies bersyukur, atas restu Jokowi dan PT KAI, akhirnya stasiun bisa dikelola oleh Pemprov DKI dan kereta tetap di bawah kewenangan PT KAI. Dia juga mengapresiasi dukungan dari PT KAI yang selalu mendukung Pemprov DKI untuk membangun sistem transportasi terintegrasi sehingga ketika orang keluar dari stasiun, langsung terhubung dengan transportasi publik.
“Jadi, sekarang betul-betul terintegrasi sehingga memudahkan pengguna kereta karena begitu turun kereta, langsung menuju bus,” pungkas Anies.
Sumber: BeritaSatu.com