Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus bertanggungjawab atas dugaan korupsi lahan rumah DP Rp0 yang melibatkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
“Anies selaku Gubernur selaku kuasa pemilik modal Perumda Sarana Jaya harus bertanggung jawab secara moral jika nantinya ada kerugian negara yang diakibatkan oleh bobroknya pengelolaan keuangan oleh bawahannya,” kata Direktur Eksekutif Voxpoll Network (VPN) Indonesia Adhy Fadhly kepada www.suaranasional.com, Kamis (25/3/2021).
Ia juga mengatakan, kasus dugaan korupsi lahan rumah DP Rp0 juga menyeret anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. “Tanpa adanya persetujuan Banggar maka tidak akan pernah ada lokasi anggaran untuk proyek tersebut. Untuk itu seluruh anggota banggar saat itu harusnya di panggil KPK untuk mendalami kasus ini,” jelasnya.
Adhy juga meminta Anies memberikan bantahan atas tudingan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang menuding Gubernur Jakarta itu ikut mencairkan uang pembelian lahan untuk program lahan rumah DP Rp 0 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1684 tahun 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Pembangunan Saranan Jaya Tahun Anggaran 2019.
“Harusnya Anies bisa menjawab tudingan Ketua DPRD DKI itu dan tidak menyerahkan ke Wagub Riza Patria untuk menjawab persoalan lahan DP Rp0,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengatakan, kasus Sarana Jaya hanya satu dari sekian banyak dugaan penyelewengan anggaran Pemprov DKI Jakarta.
“Kami akan memberikan informasi tambahan ke KPK terkait beberapa kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara dalam beberapa tahun anggaran belakangan ini seperti angaran makan minum DPD DKI, juga ada dugaan double budgeting yang mengarah pada adanya dugaan split budget yang terjadi pada beberapa SKPD,” pungkasnya.
