Oknum Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi biang kerok permasalahan birokrasi di Pemprov DKI Jakarta.
“Jabatan Anies tinggal sekitar 19 bulan lagi. Kalau Anies tidak segera membenahi oknum TGUPP akan menjadi biang kerok menimbulkan resistensi penyelenggara Pemprov DKI sampai masa akhir jabatan Gubernur Jakarta,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada www.suaranasional.com, Rabu (24/3/2021).
Menurut Amir, Anies akan disalahkan para birokrat di lingkungan Pemprov DKI ketika ada permasalahan saat mantan Rektor Universitas Paramadina itu tidak menjabat Gubernur DKI Jakarta.
“Birokasi yang selama ini diam, setelah Anies tak jabat lagi dan ada masalah maka mantan Rektor Universitas Paramadina itu akan disalahkan, apalagi beberapa birokrat diberlakukan secara tidak adil oleh Anies, ada yang dicopot jabatannya tidak tahu salahnya,” jelas Amir.
Ia juga mengkritik Anies menunjuk Ketua TGUPP Amin Subekti mewakili Gubernur DKI di acara Mata Najwa beberapa waktu lalu. “Ini kesalahan besar Anies. TGUPP bukan SKPD yang bisa mewakili Gubernur DKI Jakarta,” ungkap Amir.
Setelah ada kritik terhadap TGUPP terjadi komunikasi antara Anies dengan fraksi pendukung di DPRD DKI. Komunikasi ini, memunculkan solusi pengurangan personil atau anggaran TGUPP. Dalam penataan birokrasi di pemerintahan terkait tiga faktor utama, pertama tata kelola pemerintahan daerah. Kedua, tata kelola keuangan daerah. Ketiga tata kelola aset daerah. Di dalam tiga aspek penting ini tidak ada urusan dengan TGUPP.
“Anies dan Fraksi pendukungnya di DPRD DKI jangan menyangka masalah TGUPP bisa diatasi dengan pengurangan anggaran maupun personil,” jelasnya.
Amir mengungkapkan adanya oknum TGUPP melakukan intervensi di birokrasi Pemprov DKI maupun perusahaan daerah lainnya.
Selain itu, ia mengatakan, salah satu kesalahan Anies tidak melakukan analisa konflik internal TGUPP. Di TGUPP ada tiga kelompok: kelompok Anies non partai, kelompok Gerindra, kelompok PKS. “Kalau masalah TGUPP dibiarkan, konflik akan tajam antara orangnya Anies, unsur Gerindra dan PKS,” pungkasnya.
