Gerindra mencari muka atas pernyataan bahwa Prabowo Subianto mempunyai peran dalam proses kepulangan Habib Rizieq Syihab (HRS) ke Indonesia.
“Pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bahwa Prabowo mempunyai peran kepulangan HRS menunjukkan partai berlambang Garuda ini mencari muka,” kata aktivis politik Rahman Simatupang kepada suaranasional, Sabtu (14/11/2020).
Menurut Rahman, sebelumnya politikus Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan bukan kewenangan Prabowo sebagai Menhan memulangkan HRS ke Indonesia. “Jejak digital politisi Gerindra bisa dilihat. Sekarang tiba-tiba mengklaim punya peran kepulangan HRS menunjukkan Gerindra main klaim saja,” jelas Rahman.
Kata Rahman, Gerindra masuk pemerintahan tidak mempunyai peran dalam mencegah kezaliman maupun menyalurkan aspirasi rakyat. “Omnibus Law UU Cipta Kerja yang ditolak rakyat didukung Gerindra, aktivis KAMI ditahan juga tidak bisa dikeluarkan. Namanya omongan politisi itu sudah tidak dapat dipercaya,” ungkapnya.
Menurut Rahman, kepulangan HRS ke Indonesia melalui usaha yang keras dilakukan HRS maupun kelompok Islam di Indonesia yang mempunyai jaringan pejabat di Arab Saudi. “Hanya HRS dan jaringannya yang tahu siapa saja yang mempunyai kepulangan Imam Besar FPI itu ke Indonesia,” jelas Rahman.
Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani menyatakan ketua umum parpol tersebut, Prabowo Subianto, memiliki peran atas kepulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab ke Indonesia.
Muzani menyatakan kembalinya Rizieq yang sejak 2017 berada di Arab Saudi itu merupakan salah satu syarat dari rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.
Hal tersebut diungkap lewat akun instagram fraksipartaigerindra yang terverifikasi, Jumat (13/11).
“Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani (@ahmadmuzani2) membenarkan bahwa pihaknya mengajukan pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Tanah Air sebagai syarat rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019, ” demikian keterangan gambar di unggahan Instagram tersebut.
“Muzani tak membantah saat ditanya apakah Prabowo Subianto telah mengajukan syarat tersebut ke Presiden Joko Widodo,” sambung pernyataannya.
