Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas (KGP) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi Firli membuat polemik baru di tubuh KPK. Pasalnya ia memecat sepihak penyidik Kompol Rosa Purbo Bekti dan mengembalikan ke instansi asalnya. Ini dinilai KGP dinilai merusak KPK.
“Terang benderang masyarakat tahu bahwa Kompol Rosa merupakan salah satu penyidik yang menangani kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP Harun Masiku.” Kata Ki Gendeng Pamungkas, Kamis (6/2) pagi di Bogor.
KGP heran mengapa seorang penyidik yang sedang mengungkap skandal korupsi PAW di KPU dan belum selesai masa jabatannya di KPK, secara serta merta diberhentikan dari KPK dan dikembalikan ke Polri.
Uniknya, pihak Polri sebelumnya menegaskan bahwa Kompol Rosa tetap bisa bekerja di KPK. Masyarakat heran dalam 100 hati kinerja Firli tapi penuh kontroversi yang dilakukan.
“Kami menilai di era Firli tidak lebih baik daripada yang ditunjukkan oleh Taufiqurrahman Ruki dulu saat pimpin KPK, ” sambung KGP.
KGP menilai KPK akan semakin hancur di tangan Firli Bahuri. Sehingga dirinya minta agar masyarakat turun tangan menyelamatkan KPK.
“Bila begini terus gaya Firli memimpin KPK niscaya semakin hancur karena kepercayaan publik pada KPK akan semakin merosot tajam. Dan ini membuat kami dari Front Pribumi mengingatkan kepada Firli agar kembali pada sumpah jabatannya,” tegas KGP.
Seperti kita tahu nasib Rosa terkatung-katung, karena ia tidak ditarik Mabes Polri, tapi sudah tak lagi mendapat akses masuk ke kantor KPK. Sementara itu kasus suap pengurusan PAW PDIP masih belum ada titik terang. Aneh kan?
“Sejak PDIP dan Jokowi berkuasa demokrasi di negara ini mati suri!! Baik itu demokrasi politik ekonomi budaya sosial dan bermufakat mengeluarkan pendapat. Rakyat dibuat takut dan panik karena rezim sangat membenci kritik.
Aneh dan sontoloyo. Ini membuat rakyat terpecah belah atas demokrasi konyol yang tengah dimainkan penyelenggara negara partai politik Polri dijadikan bumper kekuasaan yang anti kritik.
“Berbeda sekali dengan era SBY yang begitu bebas rakyat dengan seenak udel mengritik tidak ditangkap. SBY dihina dengan dikomparasikan dengan kerbau pun ia tetap santun menghadapi rakyatnya. Dahulu kebijakan kenaikan TDL BBM DAN sembako yang membuat tangisan kaum tangisan munafik kaum merah untuk mengambil simpatik rakyat masih terngiang di telinga.
“Tidak tahunya mereka bromocorah atau mungkin pelacur politik !!! Kalau ada anggapan partai merah kokoh dan tangguh, bisa jadi esok akan hancur berantakan atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Masalah Dewan Pengawas KPK sebaiknya membubarkan diri agar tidak menghabiskan uang rakyat. Dan Kepala daerah atau kepala negara yang tidak mau dikritik sebaiknya pensiun dini saja secara terhormat sebelum mati! ” pungkas KGP.
.
