Presiden Jokowi makin lemah dengan jebolnya APBN 2017 di mana defisit 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto.
Demikian dikatakan pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng dalam pernyataan kepada suaranasional, Kamis (6/7). “Tinggal secuil lagi melewati batas defisit yang ditetapkan oleh UU keuangan negara yakni 3% dari PDB. Nilainya mendekati Rp. 400 triliun,” jelas Salamuddin.
Kata Salamuddin, defisit makin besar karena penerimaan pajak tidak mencapai target, penerimaan negara bukan pajak jatuh serta merosotnya daya beli masyarakat yang selama ini sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi.
“Mengapa daya beli masyarakat jatuh? Karena harga harga atau inflasi meningkat. Mengapa inflasi meningkat ? Karena naiknya harga energi terutama kenaikan harga listrik yang bertubi tubi sejak Januari 2017 mendorong inflasi hingga 5%,” ungkapnya.
Kata Salamuddin, seluruh defisit APBN akan ditutupi dengan utang. Sementara utang pemerintah semakin membesar yang sudah berada pada posisi mengancam keberlangsungan dan keselamatan negara.
Pemerintah dan aset aset pemerintah berada dalam ancaman disita investor karena tidak bisa membayar kewajiban bunga dan utang jatuh tempo.
“Sementara rencana pemerintah untuk memalak tabungan dan deposito masyarakat dengan alasan Automatic Exchange Information (AEI) pasti akan menuai perlawanan rakyat,” pungkasnya.
