Presiden Joko Widodo (Jokowi) melempar tanggung jawab dengan menyerahkan guru honorer ke sekolah terkait.
“Kalau menyerahkan ke sekolah terkait, itu artinya Jokowi tidak tanggung jawab. sekolah terkait belum memiliki dana besar untuk mengangkat guru honorer jadi PNS,” kata pengamat politik Ahmad Yazid kepada suaranasional, Jumat (11/3).
Menurut Yazid, dalam kasus guru honorer Jokowi tidak menempati janjinya sebagaimana diucapkan saat kampanye. “Justru yang terjadi ada guru honorer yang ditangkap polisi. Ini juga tidak benar,” papar Yazid.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata mengatakan pemerintah pusat tidak bisa turut campur dalam urusan yang bukan porsinya. Urusan pengangkatakan dan pemberhentian guru non PNS K2 wewenang sekolah.
“Dengan pengaturan tersebut, sekolah yang punya wewenang mengangkat atau memberhentikan guru non-PNS K2,” ujarnya di Jakarta, Kamis (10/3)
