Anies Rasyid Baswedan menyoroti arah kebijakan pemerintahan yang dinilainya perlu dikembalikan pada landasan nilai dan filosofi pembangunan bangsa. Hal itu disampaikan saat memberikan pembekalan dalam Kelas Kader Gerakan Rakyat Jawa Timur di Astoria Convention Hall, Mojokerto, Selasa (29/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Anies menegaskan bahwa persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan bukan semata-mata terletak pada kebijakan yang diambil, melainkan juga pada nilai-nilai yang menjadi pijakan dalam menentukan prioritas pembangunan nasional.
“Jalannya roda pemerintahan hingga saat ini banyak langkah yang tidak sesuai dengan arah pembangunan bangsa Indonesia. Problemnya bukan pada aspek kebijakan, tetapi pada aspek nilai filosofi yang jadi landasan pencapaian prioritas,” ujarnya di hadapan para kader.
Menurut Anies, upaya membenahi tata kelola pemerintahan membutuhkan sejumlah prinsip mendasar agar pembangunan berjalan sesuai tujuan berbangsa dan bernegara.
Ia kemudian memaparkan empat hal pokok yang perlu diperhatikan, yakni mengembalikan kepastian hukum, memperkuat teknokrasi dalam pengambilan kebijakan, menerapkan meritokrasi dalam penempatan pejabat, serta memastikan transparansi di berbagai bidang pemerintahan.
Kepastian hukum, menurut materi yang disampaikan, menjadi fondasi penting bagi penyelenggaraan negara. Sementara itu, teknokrasi diperlukan agar setiap kebijakan disusun berdasarkan data dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata keputusan yang bersifat subjektif.
Anies juga menekankan pentingnya meritokrasi, yakni penentuan jabatan berdasarkan prestasi, kemampuan, dan kompetensi, bukan karena hubungan atau koneksi tertentu. Prinsip transparansi diperlukan untuk memastikan proses pemerintahan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pembekalan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Kelas Kader Gerakan Rakyat Jawa Timur yang diikuti pengurus dan simpatisan dari berbagai daerah, termasuk rombongan Gerakan Rakyat Lamongan.
Perkuat Kapasitas dan Identitas Kader
Kegiatan yang diselenggarakan Gerakan Rakyat Jawa Timur itu menghadirkan sejumlah pemateri untuk memberikan pembekalan mengenai keorganisasian, kepemimpinan, serta praktik politik yang santun di tengah dinamika politik nasional.
Ketua Wilayah Gerakan Rakyat Jawa Timur, Prof. Misranto, menjadi pemateri pertama. Ia menjelaskan tentang sistem keanggotaan serta keberadaan organisasi-organisasi sayap yang turut menopang perkembangan dan perjalanan Gerakan Rakyat.
Materi berikutnya disampaikan Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, S.H., M.H. Dalam paparannya, Sahrin menyoroti tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga politik, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik, yang menjadi tantangan bagi kehidupan demokrasi Indonesia.
Sahrin juga menguraikan sejarah pendirian Gerakan Rakyat, mulai dari gagasan awal, proses perintisan, pembentukan struktur organisasi, hingga perkembangan gerakan yang kini memiliki 15 organisasi sayap.
Ia menyebut Gerakan Rakyat telah memiliki sekitar 52.000 anggota dan melahirkan 6.000 kader melalui berbagai proses pengorganisasian dan kaderisasi.
Di hadapan peserta, Sahrin menegaskan bahwa setiap anggota dan kader harus menjadikan Pancadarma dan Pancakerja sebagai identitas serta pedoman dalam menjalankan aktivitas organisasi.
Kedua prinsip tersebut, menurutnya, menjadi pembeda Gerakan Rakyat dalam membangun tradisi politik yang mengedepankan meritokrasi dan transparansi.
Listrik Padam Saat Materi Berlangsung
Kehadiran Anies menjadi salah satu agenda utama dalam kegiatan kaderisasi tersebut. Pembekalan yang diberikan diharapkan dapat memperluas wawasan politik para peserta sekaligus memperkuat pemahaman mereka mengenai nilai-nilai yang perlu dijunjung dalam kehidupan berorganisasi dan berpolitik.
Namun, sebelum materi Anies disampaikan secara tuntas, kegiatan sempat terganggu akibat listrik padam secara tiba-tiba.
Meski demikian, rangkaian acara tetap diakhiri dengan sesi foto bersama perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Pengurus dan simpatisan Gerakan Rakyat Lamongan yang berangkat bersama menuju Mojokerto turut mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas kader dan konsolidasi organisasi.
Kelas kader ini menjadi ruang pembelajaran bagi anggota Gerakan Rakyat untuk memahami dinamika politik, memperkuat integritas, serta membangun budaya organisasi yang berlandaskan nilai, kompetensi, dan keterbukaan.
(Yunus Hanis Syam)
