Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menarik perhatian publik dengan mengumumkan rencana ambisius untuk membentuk AI Force atau Satuan Tugas Kecerdasan Buatan. Dalam langkah terbarunya, Trump kini tengah berburu sosok kaisar atau “Tsar” AI untuk memimpin lembaga baru tersebut.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Trump melalui platform media sosial miliknya, Truth Social. Di tengah meningkatnya tuntutan global agar pemerintah membatasi laju perkembangan kecerdasan buatan, Trump justru memilih arah yang berbeda.
Ambisi AI Force Demi Mengungguli Dominasi China
Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak boleh memperlambat inovasi di bidang kecerdasan buatan. Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah mempertahankan keunggulan ekonomi dan teknologi AS atas negara pesaing, khususnya China.
“Kami sama sekali tidak akan menghambat atau membatasi pertumbuhan industri yang luar biasa ini,” tulis Trump. Ia menambahkan bahwa AS saat ini masih mengungguli China dan seluruh dunia dalam sektor AI, dan ia berkomitmen penuh untuk mempertahankan posisi kepemimpinan tersebut.
Bagi Trump, pertumbuhan pesat industri AI, termasuk pembangunan pusat data yang masif, merupakan motor penggerak ekonomi baru yang ia sebut sebagai “angsa petelur emas”. Oleh karena itu, ia menolak kekhawatiran publik yang dinilainya sebagai upaya untuk menjegal perkembangan teknologi ini.
Kriteria Ketat untuk Calon ‘Tsar’ AI Ber-IQ Tinggi
Seperti halnya pembentukan Space Force pada masa jabatan pertamanya yang dinilai sukses, Trump optimistis AI Force akan membawa dampak besar bagi masa depan pertahanan dan ekonomi AS. Untuk memimpin satgas ini, Trump mengumumkan kriteria yang tidak biasa bagi calon pemimpinnya.
“Dalam waktu dekat saya akan mengumumkan sosok ‘Tsar’ AI—hanya individu dengan IQ tinggi yang boleh melamar!” ujar Trump dalam unggahannya.
Meski belum merinci detail tugas spesifik dari posisi kepemimpinan tersebut, Trump meyakini bahwa potensi bahaya dari AI tetap bisa diawasi dan ditindak secara hukum menggunakan sistem peradilan pidana dan perdata yang sudah ada saat ini.
Kontroversi Regulasi dan Desakan Pembatasan AI
Langkah agresif Trump ini kontras dengan desakan dari berbagai pihak, termasuk Partai Demokrat, yang meminta adanya regulasi ketat. Mantan Presiden Barack Obama secara terbuka menyuarakan pentingnya memperlambat pengembangan AI demi mengantisipasi hilangnya lapangan pekerjaan secara massal dan dampak sosial lainnya.
Obama menekankan bahwa keputusan regulasi tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan teknologi swasta, melainkan harus diatur secara tegas oleh pemerintah. Perdebatan mengenai batasan AI ini diprediksi akan terus menjadi isu politik hangat di panggung politik Amerika Serikat ke depan.
