Ketum DPP APIB, Erick Sitompul: Proyek IKN Harus Dievaluasi, Progresnya Jangan Terlalu Dipaksakan

Proyek IKN kembali menjadi bahan perdebatan menarik di kalangan elit politik, akademisi dan pemerintah, setelah Capres Anies Baswedan mengatakan apabila terpilih, IKN akan dievaluasi karena anggaran APBN yang sangat besar untuk IKN hingga 400 Trilyun jauh lebih penting membangun dan membesarkan 40 kota di seluruh Indonesia untuk pemerataan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam debat Capres Anies juga mengingatkan lebih penting Anggaran IKN untuk perbaikan ratusan puskesmas yang rusak di Kaltim. Sementara itu jutaan petani butuh pupuk yang langka, di saat yang sama Pemerintah menghabiskan uang rakyat untuk membangun istana Presiden di IKN, dimana aspek keadilan nya kritik Anies.

Bantahan sengit dari kalangan petinggi Badan Otorita IKN, pejabat dari Kementerian terkait dan tak ketinggalan para politisi dari kubu Capres Prabowo dan diikuti kubu Capres Ganjar yang seperti di orkestrasi bergantian meng counter pandangan Anies tersebut.

Pernyataan Anies juga di komentari pelbagai surat kabar negara asing termasuk koran AS dan koran negara China yang bermarkas di Hongkong. Kritik Anies telah menjadi perhatian internasional, bahwa ternyata IKN ini ternyata tidak di inginkan sebagian besar rakyat Indonesia.

Ketua Umum DPP APIB ( Aliansi Profesional Indonesia Bangkit ) Erick Sitompul selaku pimpinan sebuah Ormas para Profesional yang terkemuka dan sangat kritis mengatakan kepada media, bahwa pihaknya mendukung kritik Anies Baswedan itu. Melihat gencarnya pembangunan IKN saat ini, hal itu berpotensi menyedot dana APBN sangat besar karena kegagalan menarik investor asing dan itu memang wajib di evaluasi menjelang masuk tahun ke 2 proyek IKN 2024.

Sebagai lembaga kontrol, Erick meminta DPR untuk melakukan tugas pengawasannya secara serius dan ketat, lakukan pengawasan anggaran dan me review proyek tersebut. Terutama tentang penggunaan APBN, apakah pemakaian uang rakyat yang sangat jumbo untuk IKN di 2023 sudah tepat sasaran dan di kaji apakah memang IKN ini mendesak sekali atau memang sudah perlu prioritas? Apakah pengeluaran anggaran proyek IKN tersebut sudah mendapat persetujuan dari DPR juga kah, tanya Erick

Erick juga menekankan perlu juga di evaluasi bagaimana dampak akibat pemakaian APBN dari pengalihan dana APBD Pemda Kutai Kartanegara misalnya yg konon sebagian dana APBD nya di geser ke IKN, dan kemungkinan terdapat anggaran APBD Pemda lain dan Kementerian tehnis yang di alihkan untuk kepentingan proyek IKN.

Baca juga:  Ada Dugaan KPK Jadikan Bupati Jayawijaya sebagai ATM Berjalan

Ini hal penting yang perlu di evaluasi oleh DPR dan DPR juga harus memonitor proyek IKN ke lapangan apakah pihak Badan Otorita IKN sudah bekerja on the track kah, tambah Erick lagi.

Erick juga mengakui telah melihat video progress pembangunan IKN bulan terakhir Desember yang di rilis pihak Otorita. Memang terlihat pergerakan pembangunan proyek infratruktur terutama pembangunan badan jalan di seputar kawasan IKN, pembangunan kawasan kantor Kepresidenan yang di kerjakan PT. PP dan pembangunan perumahan puluhan rumah Menteri dan kompleks ASN.

Progresnya mungkin di kisaran 30 – 40 persen, namun memang terlihat seperti agak dikebut dan menurut informasi dipaksakan cepat selesai kawasan perumahan pejabat dan ASN dan beberapa instansi penting untuk mengejar upacara 17 an Agustus tahun depan di IKN.

Dari sisi kepentingan lingkungan hidup kehutanan, , karena kawasan hutan IKN ini luasnya lebih 200.000 ha, saya juga concern dengan pekerjaan Land Clearing kawasan Hutan IKN itu, apakah pihak Otorita sudah menjalan kan sesuai prosedur AMDAL Kehutanan. Jangan main trabas saja Hutan nya. Jaga jangan sampai erosi dan banjir badang seperti banyak terjadi di daerah lain, kata Erick yang 20 an tahun sebagai eksekutif beberapa perusahaan nasional sektor Industri Kehutanan dan Agroindustri mengingatkan.

Erick juga setuju pandangan Capres Anies Baswedan, tentang penggunaan dana 400 Trilyun dari APBN untuk proyek IKN itu rasanya tidak terlalu urgent sekali saat ini, karena kondisi perekonomi negara kita yang belum pulih, puluhan juta rakyat miskin lebih butuh perhatian pemerintah seperti lapangan kerja padat karya, bibit unggul dan pupuk berkualitas utk jutaan petani. Subsidi untuk buruh dan anggaran untuk kesehatan ibu hamil dan balita Stunting dari kelompok keluarga miskin yang angkanya sangat tinggi lebih urgent saat ini untuk menyiapkan SDM yang sehat dan cerdas di masa depan.

Untuk apa dipaksakan IKN itu kalau menguras APBN dan hanya untuk kemeriahan menyelenggarakan 17 agustus an dan acara perayaan di IKN pada tahun 2024. Cukup menyediakan kawasan lapangan istana yang luas untuk upacara. Komplek perumahan para menteri dan mess mess ASN bolehlah di perbanyak saat ini.

Baca juga:  Pemilu 2024: Usut KKN Jokowi dengan Alibaba

Kantor-kantor Kementerian, gedung gedung lembaga negara belum prioritas juga saat ini, apalagi Power Plan untuk pasokan listrik seperti PLTS yang di rencanakan Badan Otorita IKN juga butuh waktu pekerjaan 4 – 5 tahun, kata Erick.

Lebih baik kerjakan secara normal saja semua. Uang negara terbatas dan sudah ada pos pos pengguna Anggaran, jangan di geser sana geser sini. Hutang luar negeri Pemerintah juga sangat besar lebih 7.000 Trilyun, tiap tahun jatuh tempo /+ 500 Trilyun utk bayar pokok dan bunganya. Kasihan rakyat bila di daerah daerah dan Kementerian program prioritas pembangunan mereka tidak bisa berjalan untuk kesejahteraan rakyat, tambah Erick.

Erick juga berpendapat perlu di mengkaji lagi lebih komprehensif terhadap semua aspek disamping aspek anggaran yakni berbagai aspek yang sangat seperti potensi kerawanan pertahanan IKN, aspek geo strategi dan tata kelola pertanahan IKN dan wilayah sekitar IKN serta antisipasi dampak sosialnya, ungkap Erick

Ketua Divisi Ekonomi Kerakyatan dan UMKM DPP APIB Amirullah menambahkan, bahwa APBN lebih tepat saat ini di perkuat distribusinya untuk sektor perekonomian rakyat kecil seperti usaha rakyat UMKM, petani dan kalangan buruh pekerja. Semestinya disaat jutaan kalangan rakyat kecil tidak punya pekerjaan tetap dan memadai dan penghasilan para buruh tani di Jawa juga sangat kecil karena per hari di bagi kerja 2 orang di lahan sawah yang sama.

Demikian juga UMP di pelbagai provinsi sangat kecil terutama di Jateng berkisar 2 jutaan. Saran saya pemerintah mesti memberi subsidi seperti subsidi BBM buruh / pekerja, subsidi beras utk rakyat miskin,subsidi pupuk, dan KTA atau kredit tanpa agunan bagi UMKM mikro agar di tingkatkan jumlah penerimanya di seluruh Indonesia.

Berdasar pengalaman beberapa kali krisis ekonomi negara kita, sektor informal dan UMKM ini justru yang mampu bertahan survive menghadapi tekanan krisis ekonomi, pungkas Amirullah.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *