Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petugas partai akan mengikuti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta agar KPK dibubarkan. Jokowi sebaagai petugas partai PDIP akan mengikuti arahan Megawati untuk membubarkan KPK,” kata Ketua Umum Front Pergerakan Nasional (FPN) Dos Santos kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (10/10/2023).
Sebagai petugas partai, kata Dos Santos, Jokowi akan mengikuti arahan Megawati dalam menyikapi penegakan hukum kasus korupsi. “Kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan Keluarga Megawati maupun orang penting PDIP tidak akan dibongkar,” ungkapnya.
Kata Dos Santos, kasus pidana penjarahan hutan yang dijadikan lahan sawit secara ilegal para oligarki justru diputihkan. “Kita teringat fakta dari Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang hasil analisanya terdapat dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus kasus jumbo Rp 349 triliun,” papar Dos Santos.
Anehnya Kasus pidana pencucian uang ini tidak bisa menjerat Mahfud MD sebagai kementerian koordinator bidang hukum dan HAM dan Sri Mulyani selaku bendahara negara atau menteri keuangan.
Dos Santos meminta tidak boleh ada perlakuan berbeda dengan kasus-kasus kecil yang berhasil memenjarakan menteri-menteri yang dituduh korupsi kecil.
“Sementara tindakan Pidana Pencucian Uang Rp 349 Triliun, Kasus Pidana Penjarahan Hutan yang dijadikan lahan Sawit secara ilegal para Oligarki dibiarkan lolos tanpa ada proses hukum yang adil, Hal ini mencederai rasa keadilan masyarakat,” jelasnya.
Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak efektif menekan korupsi di Indonesia. Megawati mengaku sempat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan KPK.
Hal itu disampaikan Megawati saat menjadi pembicara di acara Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka. Megawati awalnya berbicara tentang rakyat yang masih miskin dan korupsi masih saja terjadi.
“Ayok kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya, itu persoalannya,” kata Megawati di The Tribrata Darmawangsa, Jaksel, Senin (21/8/2023), seperti dilansir detik.com.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meluruskan pernyataan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal pernah menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, pernyataan Megawati itu justru diasumsikan berbeda. Megawati tak bermaksud mengusulkan kepada Jokowi untuk menghapus KPK.
“Itu dipelintir. Jadi pernyataan sebenarnya dari Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau lah yang mendirikan KPK. Supaya pemberantasan korupsi itu terus menerus dilakukan, dengan segala upaya,” kata Hasto ditemui di kawasan Yogyakarta, Selasa (22/8/2023) usai menghadiri acara deklarasi relawan Ganjar Pranowo dari kaum intelektual Yogyakarta.
