Setelah Cawe-cawe, Beathor: Jokowi Obok-obok Muhaimin

Presiden Joko Widodo  (Jokowi) melakukan obok-obok setelah terbentuknya pasangan calon (paslon) Anies-Muhaimin Iskandar dengan adanya pemanggilan Ketua Umum PKB itu oleh KPK dalam kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Ujungnya terbentuk Paslon Anies-Imin itu hasil tekanan Jokowi kepada Surya Paloh, lalu memaksa Anies untuk menerima. Ada apa dengan Muhaimin? Apakah paslon ini akan dikorbankan bubar sebelum mendaftar ke KPU?” kata penasihat Repdem yang juga kader PDIP dekat almarhum Taufik Kiemas, Beathor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Senin (4/9/2023).

Kata Beathor, paslon Anies-Muhaimin gagal jika keponakan Gus Dur itu menjadi tersangka kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Lantas 2 paslon yang akan tarung di 2024 hanya paslon Prabowo lawan Paslon Ganjar atau justru dengan mekanisme musyawarah mufakat di sepakati hanya satu paslon. Prabowo bersama Ganjar atau Ganjar Pranowo bersama Pra8owo Subianto,” ungkapnya.

Beathor mengatakan, Jokowi banyak akalnya dan akan mencari alasan agar permainan ini nampak demokratis. Pertama, selama 1 tahun ini warga pemilih hanya terbagi 2, memilih Ganjar dan Prabowo saja, lantas kenapa keduanya tidak dipaslonkan saja

“Kedua, Jokowi akan bilang uang anggaran sdg tidak ada dan jangan mahal mahal, cukup di sepakati para pihak yaitu Ketua ketua Partai. Disisi lain Rakyat pemilih sudah menentukan pilihannya yang tergambar dalam hasil semua lembaga survei,”jelasnya.

Ketiga, kata Beathor, koalisi-koalisi yang dibentuk oleh para partai politik berdasarkan wujud angka. Tiap partai politik di parlemen punya angka. “Ada berapa koalisi partai politik yang ikut mendukung Prabowo, berapa yang ikut Ganjar, artinya warga partai politik juga sudah memilih calon presidennya,” ungkap tahanan politik era Orde Baru.

Rapat para Ketua ketua Parpol Koalisi cukup hanya bermufakat siapa Presiden dan siapa Wakil Presiden di antara Ganjar atau Prabowo. “Itu jalan Keterpilhan Pemimpin dengan jalan Demokrasi Pancasila,” jelas Beathor.