Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mempermalukan Megawati Soekarnoputri dan melawan keputusan PDIP dengan tidak mengarahkan relawannya mendukung Ganjar Pranowo saat menghadiri musyawarah rakyat (Musra) di Istora Senayan.
“Apa yang dilakukan Jokowi dan Musra itu telah mencampakkan, mempermalukan dan menghina Ketua Umum dan warga PDIP,” kata Penasihat Repdem Beathor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Senin (15/5/2023).
Kata Beathor, Jokowi tidak memperkuat keputusan PDIP yang menetapkan Ganjar sebagai calon presiden.
“Jokowi telah mengkudeta keputusan DPP tentang calon presiden. Sebagai kader, harusnya memperkuat, memperkokoh keputusan Batu Tulis 21 April 2023,” ungkapnya.
Beathor mengatakan, Jokowi harusnya mengarahkan ribuan relawannya yang hadir Istora di Istora Senayan untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024.
“Di depan ribuan Relawan Jokowi yang seharusnya dia arahkan agar ikut melaksanakan Keputusan DPP untuk mendukung Ganjar Pranowo Calon Presiden 2024,” jelas mantan tahanan politik era Soeharto ini.
Ia khawatir tindakan Jokowi yang tidak mengarahkan para relawannya untuk mendukung Ganjar bisa berdampak kepada kemenangan PDIP maupun Pilpres 2024.
“Jika Megawati tidak mencabut nandat dari Jokowi, maka sisa waktu yang ada akan berdampak kemenangan Partai di Pemilu dan Pilpres 2024,” ungkapnya.
Jika mandat petugas partai, kata Beathor, Jokowi bukan lagi kader partai berlambang Banteng Moncong Putih.
“Dengan tindakan mencabut mandat Petugas Partai, maka dunia paham, bahwa Jokowi bukan lagi Kader PDIP,” paparnya.
DPP PDIP telah mencabut mandat petugas partai Gubernur Maluku, Murad Ismail sehingga ia bukan lagi kader PDIP. “Seperti halnya berani memecat Gubernur Maluku sebagai Kader, maka Megawati pun harus berani mencabut Mandat Jokowi sebagai Petugas Partai,” tegasnya.
Ia mengatakan, orang pertama yang sedang berkuasa, dicabut mandatnya dari Partai adalah Abdul Kader Djailani dari PBB. “Lalu Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR oleh PKS,” pungkas Beathor.
