Anies Baswedan terancam masuk neraka dengan menyebarkan fitnah ada Menteri Koordinator (Menko) yang akan mengubah konstitusi untuk memperpanjang jabatan presiden.
“Anies makin ngawur dengan menyebarkan fitnah bahwa ada Menko mau ubah konstitusi. Orang yang menyebarkan fitnah terancam masuk neraka,” kata Koordinator Gardu Banteng Marhaen (GBM) Sulaksono Wibowo dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Ahad (19/3/2023).
Menurut Sulaksono, Menko maupun menteri di kabinet Jokowi tidak ada upaya untuk mengubah konstitusi khususnya menunda Pemilu 2019. “Semua menteri taat konstitusi untuk menjalankan Pemilu sesuai jadwal pada 2024,” ungkapnya.
Kata Sulaksono, cara komunikasi politik Anies yang suka menyebarkan fitnah untuk menghantam pemerintah Jokowi. “Rakyat makin tidak suka dengan Anies. Saat ini rakyat masih mencintai Jokowi,” tegas Sulaksono.
Sebelumnya, Anies mengungkapkan ada menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Bahkan, kata Anies, pernyataan tersebut disampaikan secara terang-terangan oleh sang menko.
Anies menyampaikan itu saat acara ‘Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI’ yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis malam (16/3/2023).
“Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung,” kata Anies.
Dia pun mengaku tidak bisa membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Menurut Anies, bila ada pendapat kontroversial seperti demikian, seharusnya diutarakan di ruang tertutup.
Anies menilai kondisi seperti ini bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang alami penurunan. Baginya, kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka.
“Ini bukan menurun kualitas demokrasi, tapi orang yang tidak komit pada demokrasi makin berani ungkapkan pikirannya terbuka. Ini yang harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 1998,” tegas Anies.
“Yang kita butuhkan fair play, penyetaraan kesempatan, kenetralan dari pemegang kewenangan. Kalau itu terjadi, insyallah apa yang kita ikhtiarkan bisa laksanakan,” sambung Anies
