Partai Persatuan pembangunan (PPP) tidak memperjuangkan kepentingan ummat Islam dan hanya menjadi corong penguasa.
“Anggota dewan dari PPP hendaknya berkhidmat di Parlemen mewakili suara ummat, tidak menjadi corong atau alat penguasa saja,” kata forum Kiai, Ulama, tokoh senior PPP dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Sabtu (25/2/2023).
Mereka mengatakan, arah dan kebijakan partai, semakin menyimpang dari karakter partai yang berasas Islam dan jauh dari jati diri 5 (lima) Khidmat Partai dan 6 (enam) Prinsip Perjuangan Partai.
“Hal ini ditandai dengan banyaknya Anggota Dewan dari Partai Persatuan Pembangunan dalam menjalankan tugas, lebih berpihak kepada kepentingan rezim penguasa yang dikendalikan oleh oligarki saat ini, dari pada berjuang untuk membela kepentingan ummat / rakyat dan bangsa sendiri,” tegasnya.
PPP sudah tidak peduli dengan aktivis dan Tokoh-tokoh Pergerakan Islam yang dizalimi oleh Penguasa. Bahwa elite PPP terutama Plt (Pelaksana Tugas) Ketua Umum telah menggunakan kewenangannya dengan cara melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai dengan memecat Pengurus yang tidak sehaluan dengan Plt.
“Ketua Umum dalam dinamika Pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta mengganti Lambang Partai yang telah dihasilkan oleh Muktamar Partai,” tegasnya.
Mereka mendesak PPP melaksanakan Muktamar Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PPP definitif. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum saat ini adalah tidak sah karena dilakukan dengan cara kudeta Pengurus yang sah hasil Muktamar Partai.
“Dalam Pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan harus dilakukan dengan cermat sesuai aspirasi ummat dan Konstituen Partai, tidak mengikuti kemauan Penguasa saat ini,” pungkasnya.
