Partai koalisi pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin harus mencontoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tidak mengumumkan calon presiden (capres).
“Etika Politik Megawati ini patut di contoh partai koalisi pendukung Presiden-Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin saat ini,” kata Koordinator SIAGA 98 Hasanuddin kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (11/1/2023).
Kata Hasanuddin, partai politik melalui DPR dan Pemerintah telah menyetujui jadwal dan tahapan Pemilu 2024, dan seharusnya mengikuti prosedur yang sudah disepakatinya.
“Dalam hal Partai Politik telah memutuskan capres-Cawapresnya sebelum tahapan yang disepakati itu adalah soal keputusan internal partai politik bersangkutan, dan tak ada relevansinya dengan publik dan pemilih karena capres-cawapres tersebut belum resmi dan masih dapat berubah-ubah,” ungkapnya.
Megawati tak mengumumkan capres, kata Hasanuddin, demi menjaga stabilitas politik menjelang Pemilu 2024. Mengumumkan capres serta koalisi partai sebelum waktunya berpotensi menimbulkan kegaduhan
“Mengumumkan capres kontra pruduktif bagi kerja-kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin bagi pemulihan ekonomi pasca bencana Covid 19 dan krisis perekonomian global dan pangan akibat situasi politik internasional yang serba tidak menentu pasca perang Rusia-Ukraina,” Hasanuddin.
Selain itu, Hasanuddin mengatakan, PDIP tak mengundang partai di HUT ke-50 menunjukkan mempunyai kepercayaan diri tinggi menjelang Pemilu 2024, juga menyiratkan sindiran kepada Partai Politik lain, khususnya partai politik koalisi pemerintahan yang seringkali tidak konsisten mendukung Pemerintah (Jokowi-Ma’ruf Amin).
“Optimis PDIP akan mengumkan Capres-Cawapres serta Partai Koalisinya sesuai tahapan Pemilu (September 2023) demi menghormati prosedur tahapan dan jadwal pemilu dan Kader Partainya Ir. Joko Widodo yang saat ini menjadi Presiden RI,” pungkasnya.
