Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkesan menjadi alat kekuasaan dengan kasus peninjauan ulang verifikasi dan validasi pendaftaran partai politik yang meloloskan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora). Keputusan ini bukan hanya sekedar menimbulkan kontroversi, tapi juga sangat sarat politis
“Kinerja yang tidak transparan dan akuntabel, KPU yang terkesan menjadi bagian dari kepentingan pemerintahan yang sebagian besar pejabatnya juga akan menjadi partisan dalam pemilu 2024,” kata kader Yayasan Pendidikan Soekarno, Yusuf Blegur kepada redaksi www.suaranasional.com, Ahad (18/12/2022).
Kata Yusuf, masyarakat makin curiga terhadap KPU setelah tidak meloloskan Partai Ummat yang didirikan Amien Rais. Selama ini mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah selalu kritis terhadap pemerintah.
“Ditambah dengan tidak meloloskan Partai Ummat, KPU disinyalir mendapat pesanan sekaligus tekanan dari rezim kekuasaan terhadap figur dan atau organisasi tertentu,” ungkapnya.
KPU belakangan juga disengat aroma busuk, ketika ramai pemberitaan di media sosial Ketua KPU diduga terlibat pelecehan seksual. Bukan hanya menjadi alat kekuasaan dan cenderung mengikuti kemauan pemerintah yang peran oligarki begitu menonjol. KPU berpotensi mengebiri demokrasi, melakukan kecenderungan manipulasi pemilu mulai dari pendaftaran dan seleksi parpol, hingga kredibliitas hasil pemilu yang meragukan, nantinya.
“Dengan kinerja yang tidak transparan dan akuntabel, KPU yang terkesan menjadi bagian dari kepentingan pemerintahan yang sebagian besar pejabatnya juga akan menjadi partisan dalam pemilu 2004. KPU dipastikan tidak akan bekerja dan berfungsi menghasilkan proses demokrasi yang jujur, sehat dan bertanggungjawab,” jelasnya.
Proses dan hasil pemilu 2024 seperti sudah menuai respon skeptis dan apriori dari rakyat. Jika saja itu benar berlaku, tidak saja akan terjadi pembunuhan demokrasi dam pembajakan konstitusi. KPU juga akan mendorong Indonesia kembali dipimpin oleh presiden boneka berikutnya dan rentan menyebabkan kehancuran bangsa.
“Pengakuan dari beberapa KPUD adanya perintah dan tekanan dari Ketua KPU untuk meloloskan partai politik tertentu dan itu cenderung paralel menjadi perintah dan tekanan rezim kekuasaan. Menjadi bukti bahwa KPU sudah tidak layak dan tak lagi memiliki kehormatan dan jewibawaan sebagsi institusi pemerintahan yang strategis dalam mengelola salah satu proses demokrasi formal dan prosedural tersebut,” pungkasnya.
