Joko Widodo (Jokowi) akan dikenang sebagai presiden yang gagal mengatasi mafia tanah. Persoalan mafia tanah tidak bisa diselesaikan secara tuntas walaupun Menteri ATR BPN diganti dua kali.
“Dua kali ganti Menteri ATR/BPN, target tangkap beking kasus tanah belum ada yang berhasil, kasus mangkrak semakin menumpuk, kasus lama tidak selesai maka kasus baru ikut menumpuk,” kata Pemerhati Perampas Tanah Beathor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (8/11/2022).
Kata Beathor, beberapa kasus tanah yang sudah mencapai puluhan tahun tidak bisa diselesaikan di era pemerintahan Jokowi.
“Ada kasus 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun dan akan terus berlama lama tidak terselesaikan,” ungkapnya.
Beathor mengatakan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto tidak bisa melakukan terobosan dalam menyelesaikan persoalan mafia tanah.
“Pak Jenderal berkumis itu 100 hari kerjanya belum nampak terobosannya, diharap mengganti birokrat busuk, malah hanya mengganti seragam kerja Kementeriannya,” jelasnya.
Kata Beathor, Hadi Tjahjanto harusnya melakukan pembenahan birokrasi sehingga bisa menyelesaikan persoalan mafia tanah.
“Seharusnya Pak Hadi untuk mencapai target Presiden adalah membenahi. Personil Birokratnya, mengganti Pejabat lama yang menyebabkan Sofyan Djalil gagal dalam capaian kerja, menggantinya dengan wajah baru yang prestasj tanpa beban kerja aparat lama, membenahi aturan kementerian, terutama PerMen No
No 6 tahun 2013 pasal 12 keterbukaan tentang Warkah,” ungkapnya.
Beathor mengingatkan ke Jokowi atas janjinya bisa menyelesaikan persoalan tanah milik rakyat.
“Dua tahun menjelang akhir Jokowi di istana, apakah dia akan berfokus kembali pada pelayanan publik, terutama bagi warga yang mencari keadilan yang lahan tanahnya justru di rampas oleh pelaku bisnis ekonomi sahabat Presiden Jokowi itu sendiri,” paparnya.
Kata Beathor, kasus tanah milik rakyat yang diserobot para pengusaha di perkebunan maupun tambang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah.
“Baik kejadian di perkebunan, pertambangan maupun Pengemban perumahan. Adakah keberanian Jokowi untuk menertibkan para sahabatnya tersebut untuk mengembalikan lahan tanah warga yang mereka rampas atau membayarnya dengan harga layak.Kesan inilah yang akan jadi kenangan bagi warga pencari keadilan,” pungkas Beathor
