Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat keputusan cerdas dengan melarang ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
“Hemat kami, keputusan Presiden Jokowi ini adalah keputusan cerdas dan peringatan yang tergolong moderat yang ditujukan pada produsen CPO/migor,” kata Koordinator SIAGA 98 Hasanuddin kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (26/4/2022).
Kata Hasanuddin, Jokowi mengendalikan pasar dalam batas kewenangan yang diberikan undang-undang. Sebab, pasar yang dibiarkan berjalan sendiri, cenderung monopolistik dan mengejar keuntungan semata, yang dapat merugikan masyarakat dan perekonomian secara lebih luas.
“Apalagi dalam kasus migor, terbukti adanya indikasi kuat kenaikan harga migor dan kelangkaan karena ada praktek “pasar gelap” (black market) antara produsen dan pejabat negara menarik keuntungan secara melawan hukum,” ungkapnya.
Keputusan Jokowi yang ditanggapi secara reaksioner Rizal Ramli, bukan terletak pada “intervensi moderat” melalui pelarangan ekspor, melainkan keputusan ini dibuat menjadi berdiri sendiri, dengan semata memberikan sanksi pelarangan ekspor CPO, tanpa memberikan sanksi pada pejabat negara yang bertanggung jawab, dalam hal ini menteri terkait (Menteri Perdagangan).
“Dalam hal ini, presiden cerdas, jawaban ini sesungguhnya yang hendak beliau tunggu dari ruang publik, sebab sebagai sosok Jokowi yang natural, saat ini sulit baginya menghindari tekanan dari sekelilingnya yang cukup kuat, yang sudah bekerja sendiri-sendiri menjelang Pemilu 2024,” jelas Hasanuddin.
Hasanuddin menilai mencopot Menteri Perdagangan dapat memulihkan kepercayaan publik, namun menyulitkan langkahnya akibat cengkeraman ini.
