Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan wacana menunda Pemilu 2024 bagian demokrasi menunjukkan ia tidak tegas menolak perpanjangan jabatan presiden.
“Presiden Jokowo tidak eksplisit dan tegas menyatakan menolak penundaan Pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan Presiden dan amandemen UUD 1945,” kata Guru Besar UIN Asyumardi Azra di akun Twitter-nya @Prof_Azyumardi, Sabtu (5/3/2022).
Kata Azyumardi, pernyataan Presiden Jokowi (Kompas 5/3/2022) bahwa ia ‘taat, tunduk dan patuh pada konstitusi’ masih normatif. “Tidak cukup tegas menjawab kegaduhan politik 3 parpol yang mengusulkan penundaan Pemilu 14 Feb 2024,” jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi. Namun, sekali lagi, ia menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi.
“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” ujarnya Jumat (4/3/2022).
