Masyarakat dalam beberapa waktu ini dikejutkan dengan adanya berkembangnya wacana atas usulan disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Mengenai pengunduran penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang, yang disampaikannya kepada awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 23/2/2022 kemarin lusa, ada sejumlah hal yang menyebabkan ia mengusulkan mundurnya pemilu. Pertama, akan terjadi pembekuan agresivitas ekonomi saat pemilu berlangsung. Kedua, transisi kekuasaan akan mengakibatkan ketidakpastian ekonomi sehingga mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi. Ketiga, dikhawatirkan terjadi eksploitasi konflik saat masa pemilu, oleh karena itu dari ia mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Namun realitasnya wacana tersebut justru memicu timbulnya fenomena polemik ditengah kehidupan masyarakat, bahkan mengundang munculnya kecurigaan adanya agenda terselubung di balik digulirkannya wacana pemilu 2024 diundur, sehingga mendorong munculnya komentar dari masyarakat.
Salah seorang di antaranya dari Faisal Saleh pengamat politik, saat dihubungi wartawan melalui telpon genggamnya, Sabtu, 26/2/2022 di Jakarta, ia mengatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan sikap politik yang disampaikan Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan terkait dengan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden, karena usulan tersebut, bertentangan dengan UUD1945 yang mencantumkan masa jabatan presiden hanya dua periode, ini merupakan amanah reformasi yang harus ditaati, dijaga serta diterapkan secara murni dan konsekuen.
“Saya Sangat setuju dengan sikap beliau, ada apa harus diperpanjang. Kita sdh pengalaman berdemokrasi dan menyelenggarakan pemilu, sehingga tidak perlu diperpanjang masa jabatan periode dan juga tidak perlu ada penundaan pemilu,” ungkap Faisal Saleh.
Lebih lanjut, Faisal Saleh mengungkapkan dirinya sangat kecewa terhadap partai politik yang ingin memundurkan pemilu dan minta perpanjang jabatan Presiden, nampaknya mereka itu tidak percaya diri dan meremehkan kemampuan bangsa sendiri, dan kondisi saat ini kan tidak lagi gawat, nggak ada perang kayak di ukraina atau bencana dahsyat, kalau alasannya soal kondisi ekonomi, maka jangan dilupakan penyelenggaraan pemilu 1999 silam, adapun kondisi ekonomi saat itu lebih parah dan memprihatinkan dari kondisi sekarang, pasalnya saat itu, di tahun 1998 Indonesia dilanda krisis moneter dan bahkan boleh dikatakan krisis multidimensional, tapi realitasnya, di tahun 1999, Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu multi partai pertama memasuki era Reformasi, ia juga mempertanyakan dasar keputusan menunda itu apa? hanya alasan momentum pembangunan? apa kata dunia kalau hanya gara-gara alasan momentum pembangunan, penyelenggaraan pemilu ditunda, wacana penundaan Pemilu 2024 tidak mempunyai dasar hukum dan justru menimbulkan kegaduhan baru, oleh karena itu, ia tidak sepakat dengan wacana tersebut dan meminta para elit parpol untuk bersikap bijaksana serta mementingkan masa depan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok.
“Sikap saya intinya agar demokrasi berjalan dengan baik berdasarkan konstitusi yang berlaku, pengalaman kita yang sudah lama berdemokrasi harus terus dipertahankan, karena itu tidak elok rasanya kalau Pemilu 2024 di tunda pelaksanaannya, nah kalau itu dipaksakan dilakukan maka itu berarti melanggar UUD 45 dan juga merupakan sikap yang meremehkan kemampuan berdemokrasi bangsa Indonesia,” pungkas Faisal Saleh.(*Salimah)
