Hubungan Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo tampaknya semakin merenggang paska keluhannya tidak dijemput kepala daerah saat berkunjung ke daerah.
“Ganjar tampaknya semakin dijauhi DPP karena dianggap tidak menghormati Puan sebagai Ketua DPR RI dan salah satu ketua di DPP PDIP. Hal itu membuat sebagian di DPP gerah terhadap Ganjar,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (17/2/2022).
Ketidaksukaan DPP PDIP terhadap Ganjar tambah membesar setelah kasus Wadas. Ganjar dinilai tidak becus dalam menangani kasus tersebut.
“Bahkan salah satu Anggota DPR RI dari PDIP dengan tegas mengatakan, Ganjar harus bertanggung jawab atas terjadinya kasus Wadas. Anggota DPR RI tersebut meminta agar tidak melibatkan Presiden Joko Widodo dalam kasus tersebut,” ungkapnya.
Kata Jamiluddin, indikasi itu menguatkan dugaan DPP PDIp semakin tidak berkenan kepada Ganjar. Hal ini akan berpengaruh terhadap peluangnya diusung PDIP menjadi capres pada Pilpres 2024.
Peluang itu semakin kecil karena elektabilitas Ganjar turun paska kasus Wadas. Turunnya elektabilitas Ganjar tentu menguntungkan bagi Puan untuk melenggang menjadi capres dari PDIP.
“Kasus tidak dijemput dan kasus Wadas tampaknya menjadi bola liar yang merugikan Ganjar. Kerugian Ganjar tersebut tentu menjadi keuntungan bagi Puan,” ungkapnya.
Menurut Jamiluddin, Ganjar masih dapat mengembalikan elektabilitasnya bila mampu menyelesaikan kasus Wadas. Bahkan elektabilitasnya masih bisa lebih meroket bila keberpihakannya kepada rakyat nyata, bukan hanya di medsos.
“Tentu setiap kenaikan elektabilitas Ganjar akan membuat Puan uring-uringan. Sebab, kenaikan elekrabilitas Ganjar akan menjadi kerikil bagi Puan untuk nyapres 2024,” pungkas Jamiluddin.
