Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri harus mendesak Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan dekrit Presiden kembali ke UUD 45.
“Sebagai Ketua umum partai besar, harusnya Megawati berani seperti Bapaknya Bung Karno didukung partai yang lain, TNI, Polri, NU dan Muhammadiyah. Megawati mendesak Presiden Jokowi untuk mengakhiri pertikaian politik antar warganya dengan mengeluarkan dekrit Presiden kembali ke UUD 45,” kata politikus PDIP Beathor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (17/2/2022).
Kata Beathor, Soekarno menyadari sistem politik liberal memunculkan pertikaian di antara elit politik dan masyarakat.
“Soekarno dkk sangat sadar, bahwa sistem politik liberal akan menjadi sebab semua malapetaka, ekonomi terlantar semua sibuk mengurusi politik. Maka jalan kembali ke UUD 45 dilakukan merupakan akar musyawarah mufakat, ciri khas bangsa ini,” jelas Beathor.
Kata Beathor, penggunaan UUD 45 hasil amandemen 2002 dengan pelaksanaan pemilu langsung justru memberikan peluang adanya politik uang.
“Belajar dari 20 tahun, sejak 2004, telah empat kali Pemilihan Presiden langsung, korupsi dan rakyat miskin beriringan angkanya, nampak semakin besar. Secara langsung dan terbuka kita mengkhianati Pancasila,” ungkapnya.
Beathor heran, para elit di negeri ini bangga Indonesia menjadi demokrasi terbesar tetapi rakyatnya masih miskin. “Kenapa kita bangga disebut negara yang demokratis, tapi tidak malu disebut sebagai negara miskin?” tanya Beathor.
Kata Beathor, KPU yang mengajukan anggaran Pemilu 2024 Rp76,6 triliun terlalu besar di tengah rakyat butuh dana pendidikan, kesehatan dan UMKM.
“Kita masih butuh dana pendidikan, kesehatan, riset, UMKM, alat tempur. Lantas dana triliun untuk pemilihan tersebut hanya jadi kertas dan kardus, biaya terbang kelas bisnis untuk panitia pejabat pemilu,” pungkasnya.
