Aparat negara menghadapi warga Wadas, Kabupaten Purworejo yang menolak tambang andesit dan waduk Bener dengan kekerasan dan senjata.
“Sudah sangat kentara aparat negara menghadapi kelompok masyarakat yang melakukan lertahanan lingkungan dan ruang hidup dihadapi dengan kekerasan dan senjata,” kata Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah di akun Twitter-nya @LHKP_PPMuh, Rabu (9/2/2022).
LHKP PP Muhammadiyah mengatakan seperti itu menanggapi berita dari Kompas TV berjudul “Muhammadiyah Kecam Polisi Represif ke Warga Desa Wadas, Kapolri Diminta Kendalikan Anak Buahnya”
Kata LHKP PP Muhammadiyah, buzzer tidak mengecam tindakan kekerasan aparat negara terhadap warga Wadas.
“Bahasa mereka bahasa kekerasan, buzzernya tak mengutuk kekerasan. Wadas waras akal sehat teruslah lestari,” ungkapnya.
LHKP PP Muhammadiyah mengatakan, buzzer melalui media sosial menyerang para pendamping warga Wadas.
“Kenapa buzzer tidak berusaha menjelaskan ini kepada publik? Kenapa hanya menyerang pendamping hukum dan kelompok yang bersolidaritas? Ini negara hukum bukan negara preman sehingga teror pada warga tak dapat dibenarkan,” ungkapnya.
