Jokowi Ralat Janjinya Biaya IKN Boleh Bebani APBN, Nicho Silalahi: Istana Sarang Hoaks

Istana menjadi sarang hoaks atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengoreksi biaya Ibu Kota Negara (IKN) boleh membebani APBN.

“Ini menjadi fakta bahwa Istanalah “SARANG HOAK“, kata aktivis Molekul Pancasila Nicho Silalahi di akun Twitter-nya @Nicho_Silalahi.

Nicho mengatakan, Jokowi yang meralat terkait pembiayaan IKN menunjukkan, mantan Wali Kota Solo melakukan kebohongan publik.

Dengan diralat janjinya maka itu membuktikan bahwa @jokowi dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun dan secara sah meyakinkan telah melakukan “PEMBOHONG TERHADAP PUBLIK”,” jelas Nicho.

Ia mempertanyakan, sikap Jokowi yang melakukan kebohongan masih layak menjadi pemimpin Bangsa Indonesia.
Apakah PEMBOHONG seperti ini masih layak memimpin?” tanya Nicho.

Pemerintah secara resmi mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN yakni 53,3 persen. Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.

Dengan kata lain, mayoritas dana untuk membangun IKN Nunsantara berasal dari uang APBN. Penggunaan uang rakyat ini dinilai banyak kalangan tak sesuai dengan janji Presiden Jokowi sebelumnya.

Kala itu, Jokowi berkomitmen untuk tidak akan membebani dana APBN. Pasalnya, pembangunan IKN dinilai akan membutuhkan pendanaan hingga hampir setengah kuadriliun atau Rp 466 triliun.